POSKOTA.CO.ID - Biaya haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah mulai menjadi sorotan di tengah meningkatnya tekanan global yang memengaruhi berbagai sektor, terutama transportasi udara.
Lonjakan harga bahan bakar pesawat serta kondisi ekonomi global turut memicu kekhawatiran akan naiknya ongkos perjalanan ibadah haji.
Situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah juga ikut memperburuk kondisi tersebut. Konflik yang terjadi berdampak langsung pada kenaikan harga avtur dan premi asuransi penerbangan, yang pada akhirnya berimbas pada biaya operasional penyelenggaraan haji.
Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin menambah tekanan terhadap pembiayaan haji. Kombinasi faktor-faktor ini membuat potensi kenaikan biaya haji 2026 menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR dalam mencari solusi agar tidak memberatkan calon jemaah.
Baca Juga: Pemerintah Arab Saudi Perketat Aturan Haji 2026, Kemenhaj Peringatkan Modus Haji Ilegal
Harga Avtur dan Konflik Timur Tengah Picu Kenaikan Biaya
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan bahwa konflik di Timur Tengah turut memicu kenaikan harga avtur dan premi asuransi penerbangan. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga memperburuk kondisi pembiayaan haji.
Kombinasi faktor tersebut menyebabkan lonjakan biaya operasional yang cukup signifikan. Sektor penerbangan menjadi yang paling terdampak, mengingat komponen ini menyumbang porsi besar dalam total biaya haji.
“Pada penetapan BPIH 2026 biaya rata-rata penerbangan haji berjamaah pada kisaran 33,5 juta, namun kenaikan harga avtur global, lonjakan premi asuransi war risk serta pelemahan nilai tukar biaya tersebut meningkat signifikan,” ujar Irfan.
Baca Juga: Jelang Haji 2026 Kemenhaj Perkuat Tata Kelola Keuangan, Sekjen Optimistis Lebih Transparan
Biaya Penerbangan Haji Berpotensi Naik Hingga 40 Persen
Dalam pemaparannya, Irfan menjelaskan bahwa tanpa adanya perubahan rute penerbangan, biaya rata-rata per jemaah dapat meningkat menjadi sekitar Rp46,9 juta atau naik hampir 40 persen dari perhitungan awal.
Namun, jika maskapai harus mengubah rute untuk menghindari wilayah konflik, biaya tersebut berpotensi melonjak lebih tinggi lagi, yakni mencapai sekitar Rp50,8 juta per jemaah.
Perubahan rute ini juga berdampak pada waktu tempuh yang lebih lama hingga empat jam, serta peningkatan konsumsi avtur yang diperkirakan mencapai 11.000 ton.
Maskapai Ajukan Tambahan Biaya Jemaah
Sejumlah maskapai yang terlibat dalam penyelenggaraan haji turut mengajukan penyesuaian biaya. Garuda Indonesia, misalnya, mengusulkan tambahan sekitar Rp7,9 juta per jemaah.
Sementara itu, Saudi Airlines juga mengajukan tambahan biaya sebesar 480 dolar AS per jemaah, seiring meningkatnya beban operasional penerbangan.
“Kondisi ini menegaskan penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks, sehingga diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji,” tuturnya.
Baca Juga: Modus Haji Ilegal Kian Marak, Kemenhaj dan KJRI Jeddah Ingatkan Risiko hingga Sanksinya
Presiden Prabowo Minta Biaya Tambahan Tidak Dibebankan ke Jemaah
Meski ada potensi kenaikan biaya yang cukup besar, pemerintah memastikan tengah menyiapkan berbagai skema agar beban tersebut tidak ditanggung oleh calon jemaah haji. Presiden Prabowo disebut telah memberikan arahan tegas terkait hal ini, dengan meminta agar kebijakan yang diambil tidak memberatkan masyarakat.
“Terkait kemungkinan-kemungkinan penambahan biaya yang terkait dengan penerbangan pemerintah sudah mulai membicarakan ini, yang intinya Presiden Prabowo berharap apapun yang terjadi, jika terjadi kenaikan beliau minta tidak dibebankan kepada jamaah haji kita,” tutur Irfan.
Saat ini, pemerintah terus melakukan perhitungan kebutuhan anggaran secara matang. Berbagai langkah mitigasi juga tengah disiapkan untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan optimal.
Upaya efisiensi dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama agar potensi kenaikan biaya tidak berdampak langsung pada calon jemaah, sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan haji di tengah tekanan global yang semakin kompleks.