Langkah tersebut mencakup pemantauan harga dan stok secara harian, intervensi pasar jika diperlukan, hingga penguatan kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah penghasil.
"Ya, Pemprov DKI memiliki strategi berlapis yang bersifat antisipatif dan kolaboratif, antara lain Pemantauan harga dan stok secara harian, intervensi pasar cepat jika diperlukan, termasuk distribusi langsung dari produsen, Koordinasi dengan pemerintah pusat untuk cadangan pasokan dan Peningkatan produksi cabai melalui urban farming di lingkungan Jakarta.
Tujuannya menjaga harga tetap terjangkau tanpa mengganggu mekanisme pasar," ungkap Chico.
Baca Juga: Pemprov DKI Rencanakan Revitalisasi Anjungan Jakarta di TMII, Anggaran Capai Rp77,5 Miliar
Ia menegaskan, peran Pemprov tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menjaga kelancaran distribusi cabai dari pasar induk hingga ke pasar tradisional.
"Kami memastikan logistik dari pasar induk ke pasar tradisional berjalan lancar, melakukan operasi pasar bila diperlukan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah penimbunan dan spekulasi harga," ujar dia.
Dalam menjaga keberlanjutan pasokan, Chico mengatakan, Pemprov DKI juga menjalin kerja sama dengan daerah penghasil utama seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan beberapa daerah lainnya.
"Kerja sama ini mencakup skema pasokan langsung dan pertanian kontrak untuk memastikan ketersediaan cabai di Jakarta tetap stabil," katanya.
Baca Juga: Rumah di Cilincing Terbakar Saat Pemilik Tidur Lelap, 45 Petugas Damkar Berjibaku Padamkan Api
Chico menyebut, untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga di masa mendatang, Pemprov telah menyiapkan langkah cepat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Selain itu, penyaluran stok cadangan dan operasi pasar murah, percepatan pasokan dari daerah produsen dan pemantauan ketat terhadap distribusi dan harga di lapangan.
"Masyarakat dan pedagang juga diimbau melaporkan jika ada kenaikan harga yang tidak wajar," ucapnya.
