Lebih lanjut, Purbaya memastikan bahwa Indonesia belum berada dalam kondisi darurat energi. Ia menilai indikator utama darurat energi bukan hanya tekanan terhadap anggaran negara, tetapi lebih pada ketersediaan pasokan energi.
“Darurat energi itu bukan di APBN. Kalau suplainya berhenti, itu yang saya khawatirkan. Bukan harganya, tapi kalau suplai tidak ada. Sekarang ini masih ada suplai, jadi belum bisa dibilang darurat,” tambahnya.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Naik Tajam, Menkeu Purbaya Siapkan Skenario Kenaikan BBM Subsidi
Bandingkan dengan Negara Lain, Indonesia Masih Stabil
Di tengah meningkatnya eskalasi konflik geopolitik global, sejumlah negara mulai merasakan tekanan serius pada sektor energi. Filipina bahkan telah menetapkan status darurat energi nasional pada 24 Maret 2026. Sementara Bangladesh juga mulai menghadapi tekanan serupa.
Meski demikian, Indonesia dinilai masih berada dalam kondisi yang relatif aman dengan pasokan energi yang terjaga.
“APBN kita masih tahan. Saya tidak akan mengubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik tertentu, kecuali harga minyak naik sangat tinggi,” ujarnya.
Pemerintah Terus Pantau Situasi Global
Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan global, khususnya dampak konflik terhadap rantai pasok energi dunia. Langkah antisipatif tetap disiapkan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Jadi kalau dibilang darurat, belum. Tapi kita harus tetap bersiap ke depan,” tutupnya.
