POSKOTA.CO.ID - Dampak konflik di kawasan Timur Tengah kini semakin meluas dan mulai dirasakan hingga ke Asia Tenggara. Ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat memicu kekhawatiran global, terutama terkait pasokan energi global.
Lonjakan harga energi dunia serta potensi terganggunya distribusi bahan bakar menjadi ancaman serius bagi negara-negara yang masih bergantung pada impor.
Situasi ini membuat banyak pemerintah mulai bersiap menghadapi risiko krisis energi yang bisa berdampak pada ekonomi domestik.
Merespons kondisi tersebut, Presiden Ferdinand Marcos Jr. lebih dikenal sebagai Bongbong Marcos, resmi menetapkan status darurat energi nasional pada Selasa 24 Maret 2026 malam sebagai langkah antisipatif menjaga stabilitas pasokan dan harga energi di dalam negeri.
Baca Juga: Iran Tegaskan Selat Hormuz Tetap Dibuka, Hanya Blokir Kapal Musuh
Dampak Konflik Global terhadap Energi Filipina
Pemerintah Filipina menilai eskalasi konflik global berpotensi mengganggu ketersediaan energi nasional, terutama dalam hal pasokan bahan bakar.
“Keadaan darurat energi nasional ditetapkan mengingat ancaman terhadap stabilitas pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah,” demikian bunyi pernyataan eksekutif, dikutip dari AFP.
Penetapan status darurat ini dilakukan hanya beberapa jam setelah Kementerian Energi Filipina mengumumkan rencana peningkatan produksi listrik berbasis batu bara sebagai langkah antisipatif.
Baca Juga: AS Pasang Hadiah Rp169 Miliar: Buru Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei
Strategi Tambah Produksi Listrik dan Impor Batu Bara
Untuk meredam lonjakan tarif listrik yang mulai membebani masyarakat, pemerintah Filipina langsung bergerak meningkatkan kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar batu bara.
Menteri Energi Filipina, Sharon Garin, menyampaikan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan energi guna mempercepat peningkatan produksi listrik.
Filipina juga membuka opsi untuk menambah impor batu bara dari Indonesia sebagai salah satu pemasok utama. Kebijakan ini dipandang sebagai solusi cepat di tengah lonjakan harga gas alam cair (LNG) di pasar internasional.
“Kami akan melihat seberapa besar kapasitas yang bisa ditingkatkan. Impor batu bara dari Indonesia juga menjadi opsi,” ujar Garin.
Kewenangan Khusus Selama Status Darurat
Melalui penetapan darurat energi, pemerintah memberikan kewenangan tambahan kepada Kementerian Energi untuk menjaga stabilitas pasokan. Salah satu langkah yang diambil adalah pemberian uang muka hingga 15 persen guna mengamankan kontrak pasokan bahan bakar.
Selain itu, pemerintah juga berwenang mengambil tindakan tegas terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga energi yang dapat merugikan masyarakat.
Langkah lain yang disiapkan meliputi pemberian subsidi transportasi umum, serta kemungkinan penurunan biaya tol dan tarif penerbangan guna menekan beban ekonomi.
Baca Juga: Viral Video Netanyahu Disebut Punya Enam Jari, Rumor Kematian Beredar di Tengah Konflik
Ketergantungan Energi Jadi Tantangan Utama
Filipina dikenal sebagai salah satu negara dengan biaya energi tertinggi di Asia. Ketergantungan besar terhadap impor bahan bakar membuat negara ini sangat rentan terhadap gejolak global.
Saat ini, sekitar 60 persen kebutuhan listrik nasional masih bergantung pada batu bara. Di sisi lain, cadangan gas domestik seperti Malampaya diperkirakan akan terus menurun dalam beberapa tahun ke depan.
Kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk bergerak cepat dan mengambil langkah strategis agar potensi krisis energi tidak berdampak lebih luas terhadap perekonomian nasional.