POSKOTA.CO.ID - Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis masyarakat sipil kembali memicu perhatian publik. Insiden yang menimpa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, mendapat respons keras dari pemerintah.
Natalius Pigai selaku Menteri HAM (Hak Asasi Manusia) menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap tindakan kekerasan tersebut.
Ia menyatakan negara tidak boleh memberikan ruang bagi praktik premanisme maupun kekerasan terhadap warga sipil, terutama kepada aktivis yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Pigai bahkan menyatakan pasang badan untuk membela korban serta meminta aparat penegak hukum segera mengusut kasus ini hingga tuntas.
Menteri HAM Kecam Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis
Penyiraman air keras yang dialami Andrie Yunus terjadi di Jalan Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret malam. Peristiwa ini langsung memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk pemerintah.
Natalius Pigai menyampaikan kecaman keras terhadap aksi brutal tersebut. Ia menilai tindakan itu tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga menjadi ancaman bagi nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia.
"Saya mengecam keras tindakan ini. Kita tidak boleh membiarkan praktik premanisme hidup dan berkembang di negara ini," ujar Natalius Pigai dengan nada tegas di Istana Negara, Jakarta, Jumat 13 Maret 2026.
Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai kedamaian dan tidak boleh mentoleransi tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun.
"Indonesia adalah negara yang damai dan aman. Tidak boleh ada kekerasan, apalagi tindakan keji seperti penyiraman air panas kepada warga negara. Segala perbedaan pendapat seharusnya diselesaikan melalui dialog yang baik," tegasnya.
Baca Juga: Komnas HAM Kecam Serangan Air Keras terhadap Wakil Koordinator KontraS
