Tahapan transformasi dimulai dari penguatan fondasi organisasi dan tata kelola, kemudian dilanjutkan dengan aktivasi serta pengembangan kawasan terintegrasi, hingga tahap integrasi dan konsolidasi portofolio kawasan secara profesional dan berkelanjutan.
Iwan menilai roadmap tersebut menjadi kerangka strategis Jakpro untuk menyeimbangkan mandat pembangunan publik dengan penguatan struktur bisnis perusahaan agar tetap sehat dalam jangka panjang.
Dukung Target Net Zero Emission Jakarta
Selain memperkuat tata kelola bisnis, Jakpro juga berkomitmen mengedepankan standar lingkungan hidup dan keberlanjutan internasional dalam setiap proyek yang dijalankan.
Baca Juga: Bank DKI Perkuat Akses Pembiayaan ASN, Wujudkan Jakarta Kota Global
Langkah tersebut menjadi bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung target net zero emission Jakarta pada 2050.
“Peluang Jakarta untuk menjadi pusat ekonomi global sangat besar. Jakpro hadir untuk memastikan pembangunan fisik tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terorkestrasi dalam satu kesatuan ekosistem kota yang kohesif dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup warga,” kata Iwan.
Transformasi Jakpro Sejalan dengan Kebijakan BUMD
Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, Syaefullah Hidayat menyampaikan bahwa transformasi Jakpro sejalan dengan arah kebijakan pembinaan BUMD yang berorientasi jangka panjang.
Menurutnya, kinerja perusahaan tidak hanya dilihat dari sisi finansial, tetapi juga dari tata kelola, keberlanjutan usaha, pengelolaan risiko, serta kontribusinya terhadap pembangunan kota.
Baca Juga: 1.640 Personel Satpol PP Disiagakan Saat Malam Muda-Mudi Jakarta Kota Global
“Karena itu, kinerjanya perlu dibaca secara utuh meliputi tata kelola, keberlanjutan usaha, pengelolaan risiko, serta kontribusinya terhadap pembangunan kota,” ujar Syaefullah.
Ia menambahkan bahwa transformasi Jakpro menjadi City Master Developer merupakan bagian dari upaya memperkuat pengelolaan aset dan investasi daerah agar memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
“Transformasi ini bukan sekadar perubahan model bisnis, melainkan bagian dari upaya memastikan aset publik dan investasi daerah dikelola secara profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial yang berkelanjutan bagi Jakarta,” jelasnya.
