BANDUNG BARAT, POSKOTA.CO.ID – Di saat pemerintah pusat menggencarkan efisiensi anggaran dan warga masih berduka pascabencana longsor di Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) malah menggelar acara buka puasa bersama di hotel bintang lima, Senin 2 Maret 2026 kemarin.
Kegiatan yang berlangsung di L’Eminence Golf & Resort Lembang itu dihadiri jajaran DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat.
Agenda tersebut disebut sebagai ajang silaturahmi dan penguatan sinergi legislatif eksekutif.
Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi, berkilah bahwa pemilihan lokasi tak perlu dipersoalkan. Menurutnya, hotel tersebut tengah menawarkan promo khusus.
Baca Juga: Hadirkan Harapan Baru di Bulan Ramadhan, Polri Bantu Renovasi Rutilahu di Cisarua Bandung Barat
"Memang terlihat seperti hotel mewah, tapi ini hotel baru yang punya promo luar biasa. Jadi kenapa tidak dimanfaatkan," ujar Mahdi.
Dia pun menegaskan, buka bersama bukan sekadar seremonial, melainkan momentum mempererat kerja sama antara DPRD dan pemerintah daerah.
Kendati begitu, pilihan tempat itu memicu sorotan publik. Sejak 2025, pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi belanja daerah melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Instruksi tersebut secara tegas meminta pemerintah daerah memangkas belanja kegiatan seremonial, perjalanan dinas, rapat, seminar, hingga pengeluaran alat tulis kantor. Selain itu, ada pula Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 yang mengatur penyesuaian alokasi transfer ke daerah dalam rangka efisiensi.
Baca Juga: 10 Jenazah Korban Tanah Longsor Cisarua Bandung Barat Dimakamkan
Di sisi lain, Kabupaten Bandung Barat disebut mengalami pengurangan pendapatan sekitar Rp130 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur dan Dana Alokasi Umum (DAU) mandatori.
Kondisi fiskal tersebut dinilai menuntut prioritas belanja yang lebih selektif dan menyentuh kebutuhan langsung masyarakat.
Menanggapi polemik ini, Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail mengatakan pemilihan lokasi merupakan kewenangan Sekretariat DPRD (Setwan). Ia mengaku hanya memenuhi undangan.
"Saya hanya menghadiri undangan dari dewan," ucap Jeje.
Baca Juga: Pencarian Korban Longsor di Bandung Barat Dilanjutkan, Tim SAR Temukan 5 Bodypack Tambahan
Meski begitu, publik berharap ada sensitivitas dan keteladanan dari para pemangku kebijakan, terutama di tengah keterbatasan anggaran dan suasana duka bencana.
Sementara itu, Salah satu tokoh Bandung Barat, Asep 45 tahun, yang juga warga Ngamprah, mempertanyakan urgensi lokasi mewah tersebut.
"Kalau memang sedang efisiensi, kenapa harus di hotel bintang lima? Mau promo sekalipun, tetap saja kesannya mewah. Bisa cari tempat yang lebih sederhana," kata Asep.
Hal senada diungkapkan Rina 38 tahun, warga Padalarang. Ia menilai silaturahmi tak harus digelar di tempat berkelas meskipun niatnya baik sebab, bisa melukai hati rakyat terutama warga Bandung Barat.
"Apalagi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dan layanan dasar masih banyak yang mendesak. Ini yang harus dipiirkan. ucap Rini.
Di tengah seruan penghematan, pilihan simbolik penggunaan anggaran kini menjadi sorotan. Publik pun menunggu komitmen nyata DPRD Bandung Barat dalam mendahulukan kepentingan rakyat di atas seremoni.
