KALIDERES, POSKOTA.CO.ID - Polemik terkait pembangunan rumah duka dan krematorium di Kalideres, Jakarta Barat yang ditolak warga masih terus bergulir.
Fakta terbaru terungkap, pengembang pembangunan proyek tersebut disebut Pemerintah Kota Jakarta Barat belum mengantongi izin lingkungan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Hal ini diketahui dalam rapat koordinasi audiensi Pemkot Jakarta Barat bersama dengan perwakilan pengurus RW hingga pihak pengembang Yayasan Rumah Swarga Abadi di Kantor Pemkot Jakbar pada Kamis, 26 Februari 2026.
"Iya belum menyelesaikan izin lingkungan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan AMDAL," kata Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah.
Baca Juga: 2 Begal Bersajam asal Jakarta Ditangkap Beraksi di Summarecon Bogor
Menurut Iin, serangkaian izin lingkungan tersebut seharusnya sudah sejak awal diurus, setelah terbitnya surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Pengembang juga sebenarnya telah menandatangani surat pernyataan kepada Sudin Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) tertanggal 27 Januari 2026.
"Suratnya nomor E-0029/PA.01.00, ini dengan sebagaimana dasar surat pernyataan kesanggupan pengurusan dan lingkungan tanggal 27 Januari 2026 dari Yayasan Rumah Swarga Abadi yang menyatakan akan mengurus dan menyelesaikan seluruh dokumen perizinan lingkungan UKL-UPL AMDAL," ungkap Iin.
Iin menyampaikan, dalam surat tersebut pengembang sudah menyatakan kesiapannya menyelesaikan seluruh perizinan lingkungan sebelum memulai proyek.
Baca Juga: Terdakwa Penggelapan Investasi Minta Dibebaskan, Sebut Tak Rugikan Korban
Menyikapi berjalannya proyek yang mendahului terbitnya AMDAL, Sudin Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) menerbitkan surat pemberitahuan yang ditujukan ke pihak yayasan.
"Sudin CKTRP telah menerbitkan surat pemberitahuan Nomor e-0029/PA.01.00 tanggal 29 Januari 2026 kepada Direktur Yayasan Rumah Swarga Abadi, untuk terlebih dahulu menyelesaikan dokumen UKL-UPL AMDAL dan memiliki persetujuan lingkungan sebelum memulai pembangunan," kata Iin.
Lebih lanjut, Iin memberikan peringatan keras secara langsung kepada perwakilan pengembang yang hadir dalam rapat tersebut agar mematuhi pemberitahuan tersebut.
"Jadi dari hasil rapat ini adalah seluruh proses pembangunan ditunda sampai semua proses perizinan selesai sesuai dengan ketentuan yang harus dipatuhi pengembang," ucapnya.
Baca Juga: Mahasiswa Kampus Al Azhar Dibunuh Adik Sendiri, Diduga Bermula dari Perceraian Orang Tua
Sementara itu, rapayt koordinasi yang digelar Pemkot Jakarta Barat ini tidak dihadiri pihak warga. Namun Iin menyebut bahwa ketidakhadiran pengurus RW sebagai perwakilan warga ini sebelumnya sudah terkonfirmasi.
"Untuk dari Pegadungan memberikan surat tidak bisa hadir karena memang sedang dalam proses mediasi ke DPRD," ujarnya. (pan)
