JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di ruang publik.
Skema ini mengusulkan agar kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh masyarakat, melainkan ditentukan melalui mekanisme pemungutan suara oleh anggota DPRD.
Menganggapi hal itu, Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menyampaikan bahwa tingginya biaya politik dalam setiap pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Hal itu diungkapkannya, saat diskusi bertajuk "Masa Depan Pilkada: Antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik" di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Februari 2026.
Baca Juga: Long Weekend! Jadwal Ganjil-Genap dan One Way Jalur Puncak Bogor Hari Ini Sabtu 14 Februari 2026
Menurutnya, ongkos yang besar dari tahap pencalonan membuat banyak kandidat mengeluarkan uang banyak. Namun, justru itu belum tentu bisa maju dalam kontestasi.
“Karena perjalanan pilkada langsung sejak 2005 sampai sekarang memang menunjukkan biaya politik yang tinggi. Kalau kita buka tahap-tahapnya, ada empat tahap krusial yang mau tidak mau membuat kandidat mengeluarkan biaya besar,” ujar Yusak dalam keterangannya, Sabtu, 14 Februari 2026.
Yusak mengatakan, beban besar itu sudah muncul sejak proses kandidasi di partai politik. Ia menjelaskan, kandidat harus menyiapkan biaya yang tidak sedikit hanya untuk mendapatkan dukungan partai, apalagi jika harus berkoalisi dengan banyak partai.
“Satu partai saja, kalau standar ‘aman’ misalnya Rp300-Rp500 juta, dan ada banyak partai, itu sudah sangat besar. Tahap berikutnya adalah kampanye. Wilayahnya luas, kandidat tidak mungkin menjangkau semuanya dengan cara-cara biasa. Makanya muncul politik uang,” ucap Yusak.
Baca Juga: 5 Titik Lokasi Perpanjangan SIM Keliling di Jakarta Sabtu, 14 Februari 2026
Yusak menyebut, di dalam survei yang pernah dilakukan lembaganya. Dia menjelaskan, metode kampanye yang paling disukai masyarakat adalah kandidat ‘datang langsung’.
Namun, waktu kampanye yang terbatas membuat kandiddat tidak bisa menjangkau semua konstituen, hingga akhirnya memilih cara instan dengan politik uang agar bisa meraih suara dari masyarakat yang belum ditemui.
"Belum lagi tahap pembelian suara. Di beberapa daerah, satu suara bisa sangat mahal. Kalau ditotal, biaya untuk menjadi wali kota atau bupati bisa mencapai puluhan miliar," ungkap dia.
Sementara itu, Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai wacana mengubah pilkada melalui DPRD kerap dikaitkan dengan alasan efisiensi anggaran.
Baca Juga: Sambut Imlek 2026, DLH DKI Kerahkan Personel Bersihkan Area Klenteng dan Vihara se-Jakarta
Melalui pengubahan sistem menjadi pilkada tidak langsung, menurut Iwan akan ada banyak proses pilkada yang terpangkas dan membuat anggaran menjadi lebih efisien.
“Kalau kita bicara efisiensi, memang keunggulan pilkada melalui DPRD akan memotong banyak proses, terutama biaya pemilihan langsung,” ujar Iwan.
Ia mengatakan, anggaran pilkada langsung memang besar karena melibatkan seluruh rakyat sebagai pemilih. Berdasarkan alokasi anggaran umum tahun 2024, dana yang disiapkan untuk pilkada mencapai puluhan triliun rupiah.
“Kalau kita lihat berdasarkan alokasi anggaran umum tahun 2024, ada sekitar Rp38,2 triliun yang dianggarkan untuk pilkada langsung,” ungkap dia.
Kendati demikian, dia mengingatkan, agar pilkada kembali diserahkan ke DPRD, demokrasi berpotensi mundur ke pola lama yang lebih elitis dan rawan transaksi politik.
"Sehingga pilkada langsung tetap menjadi pilihan yang lebih sejalan dengan semangat reformasi," kata Iwan.
Lebih lanjut, Pengamat Sosial, Musni Umar mengungkapkan bahwa politik uang dalam pilkada langsung merusak tatanan sosial di masyarakat yang dilakukan oleh para kandidat. Menurutnya, masyarakat menjadi terbiasa menerima pemberian dari calon kandidat agar bisa dipilih saat pemungutan suara.
“Dalam pemilu, rakyat memilih kalau kita kasih uang pada mereka. Jadi mau dia (pilkada) DPRD, tidak ada jaminan juga tidak ada politik uang. Tapi kalau pilkada langsung penduduk kita yang lebih rusak karena mereka masih miskin,” ujar Musni. (cr-4)
