JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di ruang publik.
Skema ini mengusulkan agar kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh masyarakat, melainkan ditentukan melalui mekanisme pemungutan suara oleh anggota DPRD.
Menganggapi hal itu, Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menyampaikan bahwa tingginya biaya politik dalam setiap pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Hal itu diungkapkannya, saat diskusi bertajuk "Masa Depan Pilkada: Antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik" di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Februari 2026.
Baca Juga: Long Weekend! Jadwal Ganjil-Genap dan One Way Jalur Puncak Bogor Hari Ini Sabtu 14 Februari 2026
Menurutnya, ongkos yang besar dari tahap pencalonan membuat banyak kandidat mengeluarkan uang banyak. Namun, justru itu belum tentu bisa maju dalam kontestasi.
“Karena perjalanan pilkada langsung sejak 2005 sampai sekarang memang menunjukkan biaya politik yang tinggi. Kalau kita buka tahap-tahapnya, ada empat tahap krusial yang mau tidak mau membuat kandidat mengeluarkan biaya besar,” ujar Yusak dalam keterangannya, Sabtu, 14 Februari 2026.
Yusak mengatakan, beban besar itu sudah muncul sejak proses kandidasi di partai politik. Ia menjelaskan, kandidat harus menyiapkan biaya yang tidak sedikit hanya untuk mendapatkan dukungan partai, apalagi jika harus berkoalisi dengan banyak partai.
“Satu partai saja, kalau standar ‘aman’ misalnya Rp300-Rp500 juta, dan ada banyak partai, itu sudah sangat besar. Tahap berikutnya adalah kampanye. Wilayahnya luas, kandidat tidak mungkin menjangkau semuanya dengan cara-cara biasa. Makanya muncul politik uang,” ucap Yusak.
Baca Juga: 5 Titik Lokasi Perpanjangan SIM Keliling di Jakarta Sabtu, 14 Februari 2026
Yusak menyebut, di dalam survei yang pernah dilakukan lembaganya. Dia menjelaskan, metode kampanye yang paling disukai masyarakat adalah kandidat ‘datang langsung’.
