POSKOTA.CO.ID - Kasus tragis bunuh diri seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Peristiwa yang diduga dipicu ketidakmampuan membeli alat tulis sekolah senilai kurang dari Rp10.000 itu dinilai sebagai sinyal serius persoalan kemiskinan dan akses pendidikan di Indonesia.
Sorotan publik semakin tajam ketika Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) mengambil langkah diplomasi dengan menyurati United Nations Childrens Fund (UNICEF). Langkah ini disebut sebagai upaya membawa isu tersebut ke ranah kemanusiaan global.
BEM UGM menilai tragedi ini tidak bisa dipandang sebagai kejadian terpisah. Mereka melihatnya sebagai gambaran persoalan struktural yang menyentuh kebijakan pendidikan, distribusi anggaran pemerintah, hingga perlindungan hak anak.
Baca Juga: Tragedi Siswa SD di NTT Bunuh Diri, MKK: Kegagalan Moral dan Tanggung Jawab Kepemimpinan
Respons BEM UGM atas Tragedi di NTT
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) secara resmi melayangkan surat terbuka kepada UNICEF pada, Jumat 6 Februari 2026. Surat tersebut menjadi bentuk protes sekaligus seruan agar lembaga internasional turut memberi perhatian terhadap kondisi hak anak di Indonesia.
Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, menilai tragedi di NTT mencerminkan krisis prioritas kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak sekadar tragedi lokal, tetapi menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan kebijakan publik.
Menurut BEM UGM, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat belum sepenuhnya menjadi ruang dialog yang inklusif bagi anak. Tekanan sosial dan ekonomi yang semestinya menjadi tanggung jawab orang dewasa justru dirasakan langsung oleh anak-anak.
Baca Juga: Kasus Murid SD Tewas di Ngada, Gubernur NTT: Ini Sangat Memalukan, Kita Semua Gagal
Kritik terhadap Kebijakan Anggaran Pemerintah
Dalam pernyataannya, BEM UGM turut menyoroti alokasi anggaran negara yang dianggap tidak selaras dengan kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu yang dikritik adalah program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai berpotensi menggerus anggaran pendidikan.
Menurut Tiyo, dana pendidikan sebesar Rp223 triliun disebut dialihkan untuk program tersebut. Program MBG dipandang populis karena berpotensi menghabiskan hingga Rp1,2 triliun per hari tanpa menyentuh akar persoalan kemiskinan struktural.
Selain itu, BEM UGM juga menyinggung alokasi dana Rp16,7 triliun untuk Board of Peace. Mereka menilai kebijakan tersebut kontras dengan kondisi anak-anak dari keluarga miskin yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan dasar.
BEM UGM menyebut tragedi ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap distribusi anggaran pendidikan dan bantuan sosial, khususnya di wilayah tertinggal.
Baca Juga: Terkendala Adminduk, Keluarga Siswa Bunuh Diri di NTT Dinyatakan Tak Menerima Bansos
Seruan Intervensi UNICEF
Melalui surat yang dikirimkan, BEM UGM meminta UNICEF memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak anak di Indonesia. Mereka bahkan meminta adanya bentuk intervensi moral berupa “teguran” kepada pemerintah agar tragedi serupa tidak terulang.
Tiyo menegaskan bahwa langkah menyurati UNICEF merupakan bentuk keprihatinan mendalam terhadap situasi kemanusiaan yang dianggap mendesak. “Ketika negara gagal mendengar jeritan warganya sendiri, kami merasa perlu membawa suara ini ke ruang yang lebih luas, agar tragedi serupa tidak terus berulang,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait kritik dan permintaan yang disampaikan BEM UGM.
