POSKOTA.CO.ID - Pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, mengenai urgensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi sorotan publik.
Program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu disebut lebih mendesak untuk segera dijalankan dibandingkan penyediaan lapangan kerja, sebuah pandangan yang memantik perdebatan luas di tengah masyarakat.
Rachmat menyampaikan pandangan tersebut dalam forum ekonomi nasional dan menekankan, kondisi riil di lapangan menunjukkan masih banyak warga Indonesia yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, khususnya pangan dan gizi.
Menurutnya, persoalan kelaparan harus ditangani lebih dahulu sebelum berbicara lebih jauh mengenai produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Dalam acara Prasasti Economic Forum 2026 yang digelar di Hotel The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, Rachmat menyampaikan pandangannya secara terbuka.
Dia mengibaratkan perdebatan antara pemenuhan gizi dan penciptaan lapangan kerja seperti pilihan antara memberikan “ikan” atau “kail”.
"Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja," kata Rachmat
Lebih lanjut, Rachmat kembali menegaskan bahwa, program Makan Bergizi Gratis dan penyediaan lapangan kerja bukanlah dua hal yang saling meniadakan.
Menurut dia, keduanya merupakan bagian dari satu rangkaian besar pembangunan nasional.
"MBG penting, lapangan kerja penting, tetapi MBG lebih mendesak," ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah dihadapkan pada kenyataan masih adanya masyarakat di berbagai pelosok Indonesia yang mengalami kelaparan. Kondisi ini, kata Rachmat, tidak bisa ditunda penanganannya.
“cobalah lihat saudara-saudara kita di ujung pelosok desa kita. Mereka lapar, mereka kelaparan,” ucal Rachmat.
Lebih jauh, Rachmat menautkan persoalan gizi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan.
Ia juga mengungkapkan, keprihatinannya saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan sekolah rakyat di sejumlah daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Rachmat menemukan fakta bahwa masih banyak siswa setingkat SMP dan SMA yang belum memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis.
Dirinya menilai, kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan gizi yang tidak terpenuhi sejak usia dini.
"Ketika saya mendampingi Pak Presiden meresmikan sekolah rakyat, anak-anak kita SMP, SMA tidak bisa baca tulis. Dan itu banyak sekali. Saya tidak ingin mendiskusikan ini terlalu panjang, tidak enak dibuka, tapi itulah yang kita hadapi
dalam pembangunan kita ke depan," tandasnya.
Imbas pernyataan tersebut, tak sedikit publik yang mencari profil dan latar belakang pendidikan Rachmat Pambudy. Lantas, siapa Rachmat Pambudy dan dari lulusan mana?
Baca Juga: Harga Emas Perhiasan Hari Ini 30 Januari 2026: Ukuran 24 Karat Melambung hingga Rp2,76 Juta per Gram
Rachmat Pambudy Siapa dan Lulusan Mana?
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, resmi menjabat sejak Oktober 2024, setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari kabinet pemerintahan baru.
Latar belakang akademik dan rekam jejak panjangnya di bidang agribisnis, serta perencanaan pembangunan menjadikan Rachmat sebagai salah satu figur teknokrat yang cukup berpengaruh dalam arah kebijakan pembangunan nasional.
Rachmat Pambudy lahir di Yogyakarta pada 23 Desember 1956. Ia menempuh pendidikan tinggi di Institut Pertanian Bogor (IPB University), kampus yang kemudian menjadi rumah besar bagi perjalanan akademiknya.
Rachmat menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan tinggi di IPB, mulai dari Fakultas Peternakan hingga meraih gelar Doktor Penyuluhan Pembangunan pada 1999.
Konsistensinya di dunia akademik mengantarkannya meraih gelar Guru Besar bidang Kewirausahaan pada 2022.
Karier Rachmat Pambudy tak hanya berputar di ruang kelas dan dunia penelitian. Sejak awal, ia dikenal aktif mengembangkan kajian agribisnis, komunikasi pembangunan, serta pemberdayaan petani.
Pada 1988, ia mendirikan Unit for Socio and Economic Study and Evaluation (USESE) Foundation, sebuah lembaga yang bergerak di bidang riset dan advokasi pertanian berkelanjutan.
Lembaga tersebut menjadi salah satu wadah pemikiran Rachmat dalam mendorong kebijakan pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan.
Pengalaman birokrasi Rachmat dimulai ketika ia dipercaya mengemban jabatan di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada 2004, di bawah kepemimpinan Menteri Bungaran Saragih.
Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum BULOG pada periode 2003–2007.
Posisi tersebut memperkuat pemahamannya terhadap tata kelola pangan nasional dan distribusi logistik strategis negara.
Di luar pemerintahan, Rachmat Pambudy dikenal lama aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Bersama Prabowo Subianto, ia pernah menduduki sejumlah posisi strategis, mulai dari Sekretaris Jenderal hingga Wakil Ketua Dewan Pembina.
Kemudian, pada 2016, dia juga mendirikan Komite Pemantau dan Pengawasan Pertanian Indonesia sebagai upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas kebijakan pertanian.
Puncak perjalanan karier Rachmat Pambudy terjadi pada 20 Oktober 2024, saat ia ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Suharso Monoarfa sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Dalam kapasitasnya saat ini, Rachmat memegang peran strategis dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta mengawal berbagai inisiatif besar menuju visi Indonesia Emas 2045.