JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mempercepat proses pembebasan lahan di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, sebagai rangkaian normalisasi Sungai Ciliwung.
Pembebasan lahan tersebut dilakukan sesuai arahan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor SA 01-Mn/217 tanggal 11 April 2025 tentang dukungan pengadaan tanah dan rencana aksi pengendalian banjir Sungai Ciliwung.
"Ini merupakan bagian dari upaya serius Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir, khususnya dalam jangka menengah,” kata Gubernur Jakarta, Pramono Anung, Kamis, 29 Januari 2026.
Peran Sungai Ciliwung Kendalikan Banjir
Pramono mengatakan, normalisasi Kali Ciliwung sempat terhenti sejak 2017 dan kini kembali dilanjutkan, karena memiliki peran strategis dalam sistem pengendalian banjir Jakarta.
Baca Juga: Remaja Hanyut di Kali Ciliwung, Tim SAR Temukan Korban 13 KM dari Lokasi Kejadian
"Normalisasi Sungai Ciliwung ini sempat terhenti dari tahun 2017 dan kita lanjutkan kembali, karena Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan BPN, Ibu Kakanwil, meyakini bahwa salah satu hal yang harus dilakukan untuk mengurangi banjir di Jakarta dalam jangka menengah ini adalah ruas Ciliwung ini," ucapnya.
Sekitar 40 persen aliran sungai di Jakarta berada di kawasan Ciliwung, sehingga normalisasi sungai ini menjadi sangat penting. Jika Ciliwung dapat dikendalikan, ucap Pramono, dampaknya akan signifikan terhadap pengendalian banjir.
"Ciliwung ini adalah hampir 40 persen, Bu ya? Hampir 40 persen, aktivitas sungai yang ada di Jakarta adalah di tempat ini. Sehingga dengan demikian normalisasi Ciliwung ini menjadi penting," tuturnya.
Normalisasi Ciliwung dibagi menjadi dua segmen. Segmen pertama dari Pintu Air Manggarai hingga MT Haryono, sepanjang 7 km.
Baca Juga: Polisi Selidiki Penemuan Jasad Pria Tanpa Identitas di Kali Ciliwung
"Pada segmen ini direncanakan pembangunan tanggul sepanjang 14,99 kilometer. Dengan realisasi saat ini mencapai 8,24 kilometer," ujar dia.
Kedua, ialah segmen MT Haryono sampai TB Simatupang dengan panjang 12,89 km.
"Segmen ini direncanakan pembuatan tanggulnya 18,7 kilometer. Dan realisasinya sekarang ini kurang lebih 8,9 kilometer. Sehingga total secara keseluruhan ada 33,69 kilometer di ruas Ciliwung ini, realisasi yang sudah diturap 17,14 kilometer," tuturnya.
Kebutuhan pembebasan lahan di wilayah Cawang mencapai sekitar 411 bidang dengan panjang kurang lebih 2.401 meter.
Pada 2025, 20 bidang tanah dengan panjang sekitar 150 meter telah dibebaskan. Pada 2026, 133 bidang tanah sepanjang 557 meter dibebaskan, sedangkan sisanya akan dilaksanakan pada 2027.
“Saya menginginkan proses normalisasi Ciliwung ini berjalan dengan baik dan tanpa gejolak. Kami telah melakukan pembebasan lahan secara cukup masif sejauh ini," ucap dia.
Baca Juga: Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan Mengambang di Kali Ciliwung Jagakarsa
Pembebasan lahan akan dilakukan Pemprov Jakarta, sedangkan pembangunan tanggul dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
"Seluruh proses pembebasan lahan dilakukan langsung oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air tanpa perantara, dan penilaiannya dilakukan oleh BPN," ujar dia.
Ganti Rugi untuk Warga Terdampak
Sementara itu, ia memastikan skema yang diterapkan adalah ganti rugi bagi warga terdampak. Pihaknya juga membuka kesempatan bagi warga yang ingin memanfaatkan rumah susun milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan berlaku.
“Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada persoalan berarti di lapangan. Ini berkat koordinasi dan kerja sama yang sangat baik,” tutur dia. (cr-4)
