POSKOTA.CO.ID - Di tengah gencarnya penolakan pilkada oleh DPRD belakangan ini, mencuat fakta dua kepala daerah ditangkap KPK atas dugaan korupsi. Keduanya, Bupati Pati Sadewa dan Wali Kota Madiun Maidi.
Penangkapan tersebut menambah daftar kepala daerah hasil pilkada 2024 yang ditahan KPK melalui operasi tangkap tangan. Hingga kini sudah lima kepala daerah yang terkena OTT KPK.
“Penangkapan kedua kepala daerah dalam satu hari yang sama, kian memperkuat penilaian bahwa politik berbiaya tinggi berdampak kepada kian banyak kepala daerah terjerat korupsi,” ujar bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya,mas Bro dan bang Yudi.
“Seperti acap menjadi perbincangan, mahalnya biaya politik berefek kepada kepala daerah daerah terpilih secepat mungkin berupaya mengembalikan modal politiknya. Hingga jalan pintas pun dilakukan, di antaranya korupsi dengan beragam pola,” tambah Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Rajin Cek Harga Sembako jelang Puasa
“Ada yang main komisi proyek, sistem ijon proyek, jual beli jabatan dan lainnya," ujar Heri lagi.
“Karena itulah mencuat wacana pilkada tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi melalui DPRD. Masalahnya, banyak pihak menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak serta merta menihilkan politik transaksional,” kata mas Bro.
“Politik transaksional diprediksi akan tetap ada, hanya pindah tempat dan polanya. Jika sebelumnya melibatkan pemilih, kini hanya di kalangan elite,” ujar mas Bro menambahkan.
“Menarik, di satu sisi politik berbiaya tinggi menjadi problema tersendiri dalam pilkada langsung, di sisi lain, pilkada langsung masih diminati,” kata Heri.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Pilih yang Terbaik untuk Rakyat
“Jadi persoalannya bagaimana menekan politik berbiaya tinggi pada pilkada, bukan pada sistem pilkada. Langsung atau tidak langsung tetap mengundang politik transaksional. Apakah penentuan kepala daerah cukup ditunjuk saja,” seloroh Yudi.
“Tapi ingat kehendak yang mencuat pilkada tetap dilakukan secara langsung,” kata Heri.
“Jika itu yang menjadi kehendak, bagaimana sistem pilkada langsung tidak menimbulkan politik berbiaya tinggi. Jika tetap saja perlu modal politik besar, akan tetap berpotensi t kepala daerah terjerat korupsi,” kata mas Bro.
“Ini yang harus dicarikan solusi, polanya seperti apa. Apakah dengan e-vote biaya pilkada akan lebih murah, tapi tidak memundurkan pelaksanaan demokrasi," urai Heri.
“Itu salah satu di antaranya, diyakini masih banyak lainnya. Jika berlangsung seperti sekarang dengan segala risikonya,” ujar mas Bro. (Joko Lestari)