POSKOTA.CO.ID - Pemerintah pusat membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat (Sumbar) yang mengalami penurunan kondisi ekonomi untuk memperoleh bantuan sosial.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah segera menggerakkan Dinas Sosial guna melakukan pendataan ulang warga yang kini masuk kategori miskin akibat bencana.
Pendataan tersebut dinilai krusial agar masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dapat diusulkan sebagai penerima berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.
“Anggarannya tersedia. Warga terdampak bencana yang kondisi ekonominya menurun dan masuk kategori miskin berhak mendapatkan PKH dan PBI. Setidaknya dalam satu tahun mereka bisa merasakan manfaatnya, termasuk akses layanan kesehatan gratis,” ujar Tito.
Arahan itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Selasa, 13 Januari 2026.
Data Penerima Dibersihkan, Pemerintah Buka Ruang Bansos Baru
Sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Tito mengungkapkan pemerintah pusat telah melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial.
Dalam enam bulan terakhir, sekitar 3,97 juta penerima PKH dan PBI dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat, seperti karena meninggal dunia atau berstatus aparatur sipil negara.
“Setelah pembersihan data, terdapat ruang anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk usulan penerima baru, khususnya warga terdampak bencana. Peran bupati dan wali kota sangat menentukan. Segera lakukan rekapitulasi data dan ajukan ke kami,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk bergerak cepat. Ia menegaskan, pendataan warga terdampak akan dipercepat agar bantuan sosial dari pemerintah pusat dapat segera diakses masyarakat.
Baca Juga: Sosok Kelly yang Jodohkan Aurelie Moeremans dengan Bobby Siapa? Kini Muncul dan Minta Maaf
“Kami akan mendorong bupati dan wali kota melakukan pendataan secara cepat dan akurat agar warga yang benar-benar terdampak memperoleh perlindungan sosial dan jaminan kesehatan,” ujar Mahyeldi.
Selain bansos, Mahyeldi juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memanfaatkan bantuan pangan. Ia menyebut kabupaten dan kota dapat mengajukan permintaan cadangan beras pemerintah ke Badan Pangan Nasional (Bapanas) guna memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak bencana.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi turut berharap pemerintah pusat tidak melakukan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah terdampak bencana. Menurutnya, dukungan fiskal penuh sangat diperlukan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
.jpg)
