JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Persoalan penurunan permukaan tanah (land subsidence) di Jakarta saat ini berada pada tingkat yang serius dan membutuhkan penanganan terpadu serta berkelanjutan.
Fenomena tersebut tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik kota, tetapi juga mengancam keselamatan warga dan keberlanjutan pembangunan Jakarta ke depan.
Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Media dan Komunikasi Publik, Chico Hakim, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan geodetik dan pemodelan, penurunan muka tanah di Jakarta terjadi secara nyata dan signifikan.
Laju penurunan tanah tidak merata di seluruh wilayah, namun secara umum berada pada kisaran 5 hingga 10 sentimeter per tahun.
Baca Juga: Puluhan Tahun Tanpa Septic Tank, Warga RW 08 Jelambar Kini Miliki Fasilitas Sanitasi Layak
"Berdasarkan pemantauan geodetik dan pemodelan, penurunan muka tanah di Jakarta terjadi secara nyata dan signifikan. Laju penurunan bervariasi di berbagai lokasi, namun secara umum rata-rata berada pada kisaran sekitar 5-10 cm per tahun," ucap Chico kepada Poskota, Minggu, 11 Januari 2025.
Menurut Chico, faktor paling dominan yang menyebabkan penurunan tanah di Jakarta adalah eksploitasi air tanah secara berlebihan.
"Ini merupakan faktor antropogenik paling dominan. Di banyak kawasan, pengambilan air tanah jauh melebihi kemampuan alam untuk mengisinya kembali," ujar Chico.
Selain itu, Chico menyebut, pesatnya urbanisasi dan pembangunan infrastruktur juga memberikan tekanan besar terhadap tanah lunak yang mendasari wilayah Jakarta.
Baca Juga: Pihak Adly Fairuz Nilai Gugatan Rp5 Miliar Tak Berdasar
"Pembangunan bangunan berat dan perluasan lahan terbangun memberi tekanan tambahan pada tanah lunak yang mendasarinya," ungkap Chico.
Lebih lanjut, dikatakan Chico, Jakarta Utara menjadi kawasan dengan tingkat penurunan tanah tertinggi sekaligus paling rentan terhadap dampak lanjutan seperti banjir rob dan intrusi air laut. Wilayah yang menjadi perhatian utama meliputi Pluit, Penjaringan, Cilincing, Ancol, hingga Pademangan.
"Jakarta Utara mencakup daerah Pluit, Penjaringan, Cilincing, Ancol, Pademangan yang tertinggi laju subsidence-nya dan paling rentan terhadap banjir rob dan intrusi air laut," kata Chico.
Selain Jakarta Utara, Chico mengatakan, sejumlah wilayah di Jakarta Pusat juga masuk dalam kategori wilayah rawan, dengan laju penurunan tanah berkisar antara 2 hingga 15 sentimeter per tahun.
"Prioritas penanganan harus didasarkan pada tingkat laju subsidence, paparan risiko banjir, dan nilai aset sosial-ekonomi," ujarnya.
Baca Juga: Hasil Riset Kualitatif KedaiKOPI: Publik Cari Pemimpin Merakyat, Tegas, dan Berintegritas
Jika penurunan tanah tidak dikendalikan, Chico memperingatkan sejumlah risiko serius yang akan semakin membebani Jakarta. Salah satunya ialah banjir.
"Peningkatan risiko banjir, baik dari rob (pasang laut) maupun banjir sungai. Penurunan tanah memperparah kenaikan muka air relatif, mengakselerasi paparan banjir," ucap dia.
Selain banjir, dia menyampaikan, kerusakan infrastruktur juga menjadi ancaman nyata. Bangunan dapat mengalami retak hingga ambrol, sementara jalan, jalur pipa, sistem drainase, transportasi, dan berbagai fasilitas publik berpotensi mengalami gangguan serius.
"Kerusakan infrastruktur, retak atau ambrolnya bangunan, jalan, jalur pipa, saluran drainase, sistem transportasi, dan fasilitas publik," ujar Chico.
Lebih lanjut, dia mengatakan, intrusi air laut juga semakin meluas, membuat air laut masuk lebih jauh ke dalam akuifer dan memperburuk kualitas serta ketersediaan air tanah tawar.
"(Bahkan) Dampak sosial-ekonomi, gangguan pada tempat tinggal, bisnis, dan pengeluaran negara untuk mitigasi dan rehabilitasi," katanya.
Baca Juga: Kebakaran di Tambora Jakbar Hanguskan 14 Rumah Tinggal dan 1 Konveksi, Begini Kronologinya
Untuk menekan laju penurunan tanah, Chico mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat telah dan terus melakukan berbagai langkah konkret. Salah satu fokus utama adalah pengendalian eksploitasi air tanah melalui pengaturan izin dan pengawasan yang lebih ketat.
"Pengendalian eksploitasi air tanah, pengurangan penggunaan air tanah melalui pengaturan izin dan pengawasan," ujar Chico.
Selain itu, dikatakan Chico, pihaknya juga memperluas program penyediaan air bersih terpusat agar masyarakat tidak lagi bergantung pada sumur pribadi.
"Program penyediaan air bersih terpusat untuk mengurangi ketergantungan pada sumur pribadi," katanya.
Di sisi infrastruktur, Chico mengatakan, pemerintah terus membangun dan memperkuat sistem mitigasi banjir, termasuk pembangunan tanggul pantai serta rencana sistem dinding laut besar atau giant sea wall sebagai perlindungan garis pantai. Kapasitas drainase dan pompa banjir juga terus ditingkatkan untuk mengurangi risiko genangan.
"Pembangunan infrastruktur mitigasi banjir, pembangunan tanggul pantai dan sistem dinding laut besar (giant sea wall) sebagai pertahanan garis pantai dan peningkatan kapasitas drainase dan pompa banjir untuk menanggulangi dampak genangan," kata dia.
Chico menyebut, Pemprov DKI juga melakukan perbaikan tata ruang dan konservasi air tanah dengan melindungi area imbuhan air tanah atau catchment recharge guna meningkatkan kemampuan alami tanah dalam mengisi kembali cadangan air tanah.
"Kolaborasi antara instansi (lingkungan hidup, tata ruang, SDA, perizinan, Bappeda) untuk sinkronisasi langkah mitigasi," ungkapnya. (cr-4)