TEBET, POSKOTA.CO.ID - Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kriteria yang cukup jelas terkait sosok pemimpin nasional ideal.
Hal itu disampaikan dalam riset eksplorasi kriteria pemimpin nasional yang dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) pada 2-3 Desember 2025.
“Publik hari ini tidak cukup hanya melihat popularitas. Mereka ingin pemimpin yang merakyat, tegas, dan punya integritas. Ini muncul konsisten di hampir semua kelompok diskusi,” ujarnya dalam agenda Launching Riset: ‘Mencari Sosok Pemimpin Ideal Indonesia: Apa Kata Rakyat?’ di Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu, 11 Januari 2026.
Menurut Hendri, karakter merakyat dimaknai bukan sekadar pencitraan, tetapi tercermin dari sikap sederhana, kehadiran langsung di tengah masyarakat, serta kemampuan mendengar dan menindaklanjuti keluhan rakyat. Selain itu, ketegasan pemimpin dinilai penting terutama dalam menghadapi situasi krisis dan persoalan mendesak.
“Tegas itu bukan hanya retorika. Masyarakat menilai dari seberapa cepat dan berani pemimpin mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat,” kata pria yang akrab disapa Hensat tersebut.
Dari sisi kompetensi, kata Hendri, riset KedaiKOPI menemukan bahwa publik mengharapkan pemimpin yang cerdas, memiliki kemampuan manajerial, serta mampu menyelesaikan masalah secara strategis. Rekam jejak kepemimpinan, kesiapan mental, dan latar belakang keluarga yang tidak kontroversial juga menjadi pertimbangan penting.
“Cerdas di sini bukan sekadar ijazah. Yang dilihat masyarakat adalah cara berpikir, kemampuan mengambil keputusan, dan apakah kebijakannya benar-benar menjawab kebutuhan publik,” beber Hendri.
Baca Juga: Puluhan Tahun Tanpa Septic Tank, Warga RW 08 Jelambar Kini Miliki Fasilitas Sanitasi Layak
Selain itu dalam risetnya juga, Hendri mengungkap adanya perbedaan pandangan antara kelompok elit dan non-elit.
Kelompok elit lebih menekankan visi jangka panjang, isu lingkungan, dan geopolitik, sementara masyarakat non-elit cenderung fokus pada isu kesejahteraan ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan, serta kemudahan layanan publik.
Terkait praktik politik uang, Hendri menyebut FGD secara terbuka mengakui bahwa money politic masih dianggap sebagai bagian dari strategi pemenangan pemilu. Meski demikian, Hendri menegaskan bahwa politik tanpa money politic tetap memungkinkan.
“Tanpa politik uang itu bisa, tapi prosesnya panjang dan butuh konsistensi. Kandidat harus merawat kepercayaan masyarakat dalam waktu lama dengan bukti integritas dan kinerja,” ucap Hendri.
Baca Juga: Pihak Adly Fairuz Nilai Gugatan Rp5 Miliar Tak Berdasar
Hendri menilai, kuatnya praktik politik transaksional tidak terlepas dari ketimpangan kualitas sumber daya manusia, lemahnya tata kelola, serta pelemahan instrumen demokrasi. Oleh karena itu, ia mendorong penguatan peran partai politik dan masyarakat sipil dalam mencetak serta mengawasi calon pemimpin nasional.
“Kalau kita ingin pemimpin yang ideal, maka ekosistem demokrasinya juga harus dibenahi. Tidak cukup hanya menuntut figur, sementara sistemnya masih permisif terhadap politik transaksional,” terang Hendri. (man)