POSKOTA.CO.ID - Pemerintah kembali memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk tahun 2026, dengan fokus utama pada akurasi penyaluran bantuan kepada kelompok masyarakat paling rentan, yaitu mereka yang berada di Desil 1 hingga 4.
Data ini menjadi kunci penentu akses terhadap berbagai program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, mulai dari bantuan pangan, tunjangan tetap, hingga program keluarga harapan.
Bagi banyak warga, memahami cara mengecek status dan syarat masuk dalam kategori prioritas ini masih menjadi kendala.
Artikel ini akan membahas secara rinci langkah-langkah pengecekan, kriteria penetapan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan data yang tercatat akurat.
Kategori Desil dalam DTKS
DTKS membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok (desil) berdasarkan hasil assesmen sosio-ekonomi.
- Desil 1 – 4: Merupakan kategori prioritas penerima bantuan sosial. Kelompok ini mencakup keluarga miskin dan rentan miskin yang paling membutuhkan intervensi negara.
- Desil 5 – 10: Dikategorikan sebagai masyarakat menengah ke atas dan secara umum tidak menjadi sasaran utama program bansos tunai atau subsidi yang menyasar kelompok rentan.
Penempatan desil ini menentukan kesesuaian dan prioritas penerimaan berbagai program perlindungan sosial. Memastikan data diri ada di desil yang tepat adalah langkah awal untuk mendapatkan hak.
Kriteria Penetapan Desil 1-4
Penentuan desil tidak dilakukan secara subjektif, melainkan melalui proses verifikasi berdasarkan sejumlah indikator kesejahteraan. Berikut kriteria utama yang digunakan pemerintah:
- Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga: Total pemasukan dan belanja bulanan keluarga dibandingkan dengan standar kebutuhan hidup minimum daerah.
- Kepemilikan Aset dan Properti: Status kepemilikan rumah, kendaraan bermotor, serta aset berharga lainnya menjadi bahan pertimbangan.
- Kondisi Komposisi Anggota Keluarga: Keberadaan anggota keluarga yang membutuhkan perhatian khusus, seperti penyandang disabilitas berat, lanjut usia (lansia) terlantar, atau anak yang putus sekolah.
- Akses terhadap Layanan Dasar: Ketersediaan akses terhadap air bersih, sanitasi layak, listrik, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Baca Juga: Bansos Beras 10 Kg 2026 Disalurkan Kapan? Cek Jadwal dan Daftar Penerimanya di Sini
Cara Cek Status Desil DTKS 2026
Untuk mengetahui apakah Anda masuk dalam daftar penerima prioritas, ikuti panduan berikut:
- Akses Situs Resmi: Buka laman https://dtks.kemensos.go.id melalui peramban (browser) di ponsel atau komputer.
- Isi Data Pencarian: Pada kolom yang tersedia, masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Keluarga. Isi juga data pendukung lain jika diminta, seperti nama lengkap sesuai KTP.
- Proses dan Hasil: Sistem akan menampilkan hasil pencarian. Jika data ditemukan, akan terlihat informasi status keluarga, termasuk desil kesejahteraan yang ditetapkan.
- Langkah Lanjutan jika Ada Kendala: Apabila data tidak ditemukan, tidak lengkap, atau dianggap tidak sesuai (misalnya keluarga miskin tetapi masuk desil 5 ke atas), segera laporkan ke Dinas Sosial setempat untuk dilakukan verifikasi dan pembaruan data.
Baca Juga: Cara Daftar Bansos Januari 2026 Online Pakai NIK KTP, Cek Syarat Dapat Bantuan
Pentingnya Memastikan Keakuratan Data
Kesalahan data dapat berakibat pada ketidaktepatan sasaran bansos. Untuk meminimalisir hal ini, masyarakat diimbau:
- Aktif Melaporkan Perubahan: Segera perbarui data di sistem Administrasi Kependudukan (Dukcapil) atau melalui kelurahan/desa jika terjadi perubahan signifikan, seperti penambahan anggota keluarga, perubahan alamat, atau penurunan kondisi ekonomi.
- Verifikasi Bersama Petugas: Ikuti proses home visit atau wawancara dari petugas sensus dan verifikasi dengan memberikan data yang sebenarnya.
- Manfaatkan Saluran Pengaduan: Gunakan call center atau posko pengaduan DTKS yang disediakan Kemensos dan pemerintah daerah untuk melaporkan ketidaksesuaian data.
Dengan memahami panduan ini, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memastikan DTKS 2026 benar-benar representatif.
Bantuan sosial yang tepat sasaran bukan hanya hak warga, tetapi juga fondasi untuk membangun jaringan pengaman sosial yang efektif dan berkeadilan.