BANDUNG BARAT, POSKOTA.CO.ID - Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengalami lonjakan tajam sepanjang tahun 2025.
Salah satu pemicunya diduga kuat berasal dari pengaruh tontonan negatif melalui gadget atau ponsel.
Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Bandung Barat, tren kasus kekerasan terus menanjak sejak tahun 2021.
Pada 2021 tercatat 17 kasus, melonjak menjadi 56 kasus di 2022, naik lagi menjadi 65 kasus di 2023, kemudian 73 kasus pada 2024. Puncaknya terjadi di 2025 dengan total 134 kasus.
Baca Juga: Video Mesum Pegawai RSUD Kudus Viral, 2 Pegawai Dibebastugaskan
"Jumlah ini sangat signifikan. Tahun 2025 ada 134 kasus dengan total korban mencapai 139 orang,” ujar Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KBP3A KBB, Rini Haryani, Selasa 6 Januari 2026.
Dia menambahkan, mayoritas korban adalah anak-anak dengan rinciannya yakni, kekerasan terhadap anak mencapai 57,7 persen, terhadap perempuan 21,7 persen, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 19,5 persen, serta kasus trafficking sebesar 1,1 persen.
Sebaran Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak
Sebaran kasus paling banyak terjadi di Kecamatan Ngamprah dengan 25 kasus, disusul Padalarang 17 kasus, Parongpong 16 kasus, Cipatat 11 kasus, Lembang 10 kasus, Batujajar dan Sindangkerta masing-masing 9 kasus.
Kemudian di Kecamatan Cililin 7 kasus, Cikalongwetan dan Cisarua 6 kasus, Cipeundeuy 5 kasus, Cihampelas, Cipongkor, dan Gununghalu masing-masing 4 kasus, serta Rongga 1 kasus.
Baca Juga: Arkayla Zahra Puspita Siapa dan Asal Mana? Ini Profil Pelajar yang Viral di TikTok
Dari sisi usia korban, 51,5 persen merupakan anak-anak, sedangkan 48,5 persen korban dewasa.
"Kebanyakan memang terjadi pada anak-anak terutama pada kasus kekerasan dan pelecehan seksual," ucapnya.
Menurutnya, peningkatan angka kekerasan ini bukan semata-mata karena kejadian baru tetapi juga dipicu pula oleh semakin beraninya masyarakat melapor.
Hal ini seiring dengan kemudahan layanan pengaduan dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
"Keberhasilan sosialisasi kami ke masyarakat, kemudahan pelayanan pengaduan, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah membuat warga sekarang tidak takut lagi untuk melapor," katanya.
Baca Juga: Dilanda Cuaca Ekstrem, 164 Rumah Warga di Lebak Rusak
Namun demikian, hasil asesmen DP2KBP3A menunjukkan adanya faktor pemicu lain, mulai dari pola asuh keluarga yang kurang baik, tingkat pendidikan rendah, hingga kondisi ekonomi yang lemah.
"Penggunaan gadget tanpa pengawasan juga dinilai menjadi bagian dari kesalahan pola asuh di dalam keluarga. Pemakaian yang tidak terkontrol ikut memengaruhi perilaku anak dan memicu terjadinya kekerasan," tambah Rini.
Untuk pencegahan, pihaknya rutin menggelar sosialisasi dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait. Sementara untuk penanganan korban, DP2KBP3A KBB menyiapkan tenaga pekerja sosial, psikolog, layanan visum, pendampingan hukum hingga pendampingan di persidangan.
"Jika korban membutuhkan layanan medis yang tidak bisa dicover BPJS, kami juga berupaya memfasilitasi," ungkapnya. (gat)