“Sangatlah bijak jika para elite dan pejabat publik di level manapun membangun komunikasi politik sambung rasa dengan masyarakat untuk memahami problematik masyarakat, lebih mencermati kebutuhan riil masyarakat, sekaligus penyelesaian masalahnya..” - Harmoko
Kita telah memasuki 2026, masih sebagai tahun konsolidasi dan kolaborasi, jika tidak disebut sebagai tahun pemantapan sinkronisasi segala kebijakan. Di tahun ini pula terdapat agenda penting yang harus diselesaikan oleh pemerintah bersama DPR, yakni penataan kembali paket undang-undang politik, termasuk pemilihan umum.
Bagaimana wajah pemilu 2029 akan ditentukan oleh produk undang-undang yang dihasilkan sekarang. Kita berharap produknya akan sangat baik, tak hanya mencerminkan aspirasi masyarakat yang beragam, juga mampu merespons keadaan masa kini dan mendatang. Terlebih adanya tuntutan meletakkan pondasi kebijakan yang berkelanjutan dalam tata kelola negara menuju visi Indonesia Emas 2045.
Para pengambil kebijakan, tokoh elite harus bergerak cepat merespons keadaan, dan sesegera mungkin menjawabnya dengan menelorkan kebijakan. Saat sekarang tak bisa lagi bersikap “wait and see” yang dapat menumbuhkan stagnasi, boleh jadi antipati, jika tanpa eksekusi.
Baca Juga: Kopi Pagi: Implementasi Kolaborasi
Itulah perlunya pandai membaca keadaan, utamanya para elite dan pengambil kebijakan. Pandai merespons kehendak rakyat atas dampak buruk sejumlah program yang sedang berjalan.
Sekecil apa pun dampak buruk harus segera dihentikan, jangan biarkan menjadi liar dan berkepanjangan, utamanya terhadap program unggulan dan prioritas. Jangan biarkan “nila setitik rusak susu sebelanga”, begitu kata pepatah.
Dengan kepandaian membaca keadaan, akan mampu menyinkronkan tindakan yang tepat, meski panduan tugas tak sejalan dengan kondisi lapangan.
Begitu pun bagi para pemimpin di tingkat kesatuan maupun kewilayahan dalam menghadapi situasi era kini yang terus berubah, kadang tak terduga sebelumnya, pandai membaca keadaan kian dibutuhkan untuk mengambil kebijakan yang tepat dan bermanfaat bagi khalayak.
Baca Juga: Kopi Pagi: Selaraskan Peran Perempuan
Diprediksi dinamika politik masih akan terus terjadi, terlebih menyongsong pembentukan paket undang- undang politik. Gejala sudah terasa dengan beragamnya pendapat menyusul wacana pilkada oleh DPRD., termasuk yang tidak sependapat kepala daerah dipilih oleh wakil rakyat.
Baik yang sependapat maupun tidak sependapat, tentu didasari dengan argumentasinya.
Perbedaaan pendapat adalah keniscayaan, tetapi jangan karena beda pendapat lantas terjerumus kepada perselisihan yang berujung perpecahan.Yang dibutuhkan kemudian adalah memperhatikan sinyal politik, kemana kereta bakal melaju.
Kita sepakat dampak buruk kebijakan memang perlu dikritisi, bukan diadili. Perlu diantisipasi sebagai bentuk kewaspadaan diri, wajib dijalani jika memang sangat bermanfaat bagi kita semua.
Jangan tergiur ikutan mengkritisi hanya karena tak ingin disebut tidak sehati dengan mereka yang mengkritik. Sementara dirinya tidak tahu persis mengapa harus dikritisi. Itu pula yang dimaknai pandai membaca keadaan dalam menyikapi kebijakan.
Sikap bijak memang kian dibutuhkan, selain kecepatan dalam merespons keadaan. Bijak menerima kritikan, bijak pula dalam menyampaikan kritik di ruang publik.
Baca Juga: Kopi Pagi: Solidaritas Tanpa Batas
Sikap arogansi kekuasaan dan kekuatan harus disingkirkan. Bukan eranya lagi mengedepankan sifat adigang, adigung lan adiguno. Sudah cukup tersaji sikap yang demikian bukan menambah kehebatan, yang terjadi justru kian melemahkan kekuasaan karena terkikisnya kepercayaan.
Ingat! Rakyat kecil mungkin saja hanya bisa diam, tidak mampu bersuara, tetapi begitu merasakan dampak buruk dari sikap arogansi dan kesewenang-wenangan.
Sangatlah bijak jika para elite dan pejabat publik di level manapun membangun komunikasi politik sambung rasa dengan masyarakat untuk memahami problematik masyarakat, lebih mencermati kebutuhan riil masyarakat, sekaligus penyelesaian masalahnya, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
Satu hal yang wajib ditorehkan adalah karya nyata untuk kemajuan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Hindari banyak bicara tanpa karya nyata. Ibarat pitutur luhur “kakehan gludhug, kurang udan” – terlalu banyak bicara tapi minim usaha. Satu aksi lebih baik daripada sejuta kata.
Tanggap atas kehendak rakyat kian dibutuhkan saat sekarang. Bukan diam berpangku tangan, baru bergerak setelah dapat kritikan. Mari kita tapaki 2026 dengan penuh dengan aksi, bukan basa-basi, terlebih hanya fokus mencari simpati. (Azisoko)