JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Konferensi Pekerja Serikat Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta Tahun 2026 yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dengan menggunakan indeks alfa tertentu sebesar 0,75, sehingga UMP DKI Jakarta menjadi Rp5,7 juta.
Adapun penetapan tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,17 persen atau setara dengan Rp333.115 dibandingkan UMP tahun sebelumnya yang berada di angka Rp5,3 juta.
Menanggapi penolakan tersebut, Pramono Anung menyampaikan bahwa penetapan UMP Jakarta merupakan hasil dari proses negosiasi yang panjang dan dilakukan secara terbuka di Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
"Jadi kalau UMP, ini kan negosiasi yang sudah lama sekali di Dewan Pengupahan antara pengusaha dengan para buruh," ujar Pramono di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin, 29 Desember 2025.
Baca Juga: Penetapan UMP DKI Jakarta Baru Saja Diumumkan Gubernur, KSPI Mau Gugat ke PTUN
Bahkan, Pramono mengklaim Jakarta memiliki UMP paling tinggi ketimbang daerah lain di Indonesia.
"Dan Jakarta sekarang ini sebenarnya UMP-nya dibandingkan dengan provinsi manapun paling tinggi," ucap Pramono.
Meski begitu, Pramono menyebutkan, meskipun UMP Jakarta saat ini merupakan yang tertinggi secara nasional, pihaknya memahami bahwa kebutuhan hidup masyarakat, khususnya para buruh, tetap membutuhkan dukungan tambahan dari pemerintah daerah.
"Kami juga mengetahui bahwa tentunya masyarakat di Jakarta perlu mendapatkan insentif yang diberikan oleh Pemerintah DKI Jakarta," ungkap Pramono.
Baca Juga: Resmi Naik! UMP DKI Jakarta Tembus Rp5,7 Juta, Aturan Berlaku 1 Januari 2026
Pramono mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah kebijakan insentif untuk membantu meringankan beban hidup para pekerja dan buruh di ibu kota.
"Maka untuk itu, saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan transportasi bagi tenaga kerja, buruh, gratis. Yang kedua adalah subsidi untuk pangan. Dan kemudian subsidi untuk PAM Jaya kalau mereka menggunakan air," kata Pramono.
Pramono menegaskan bahwa pembahasan penetapan UMP di Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka.
"Sehingga dengan demikian, kalau di Jakarta relatif sebenarnya pembahasannya transparan, terbuka," katanya.
Ia juga menyadari bahwa penolakan dari kelompok buruh berpotensi memicu aksi demonstrasi dalam waktu dekat.
"Dan memang akan ada demo. Demo ini sebagian besar dari daerah. Tetapi tentunya demonya di Jakarta. Kami akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk itu," ujarnya. (cr-4).
