"Maka untuk itu, saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan transportasi bagi tenaga kerja, buruh, gratis. Yang kedua adalah subsidi untuk pangan. Dan kemudian subsidi untuk PAM Jaya kalau mereka menggunakan air," kata Pramono.
Pramono menegaskan bahwa pembahasan penetapan UMP di Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka.
"Sehingga dengan demikian, kalau di Jakarta relatif sebenarnya pembahasannya transparan, terbuka," katanya.
Ia juga menyadari bahwa penolakan dari kelompok buruh berpotensi memicu aksi demonstrasi dalam waktu dekat.
"Dan memang akan ada demo. Demo ini sebagian besar dari daerah. Tetapi tentunya demonya di Jakarta. Kami akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk itu," ujarnya. (cr-4).
