GAMBIR, POSKOTA.CO.ID - Aksi unjuk rasa buruh kembali digelar di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Senin, 29 Desember 2025.
Sejumlah elemen pekerja dari berbagai serikat turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026. Meski demikian, jumlah massa yang hadir kali ini terpantau tidak sebanyak aksi-aksi buruh sebelumnya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa keterbatasan massa bukan disebabkan melemahnya perlawanan buruh.
Ia menyebut, langkah tersebut merupakan strategi awal untuk melihat atau memancing respons pemerintah terkait peluang dialog dan perundingan mengenai tuntutan penyesuaian upah.
Baca Juga: Kepung Pintu Selatan Monas, Ratusan Buruh Tolak Penetapan UMP Jakarta 2026 Sebesar Rp5,73 juta
“Hari ini memang kami datang dengan jumlah yang lebih sedikit. Itu disengaja untuk menunggu apakah pemerintah membuka ruang negosiasi atas tuntutan buruh,” ujar Said kepada awak media di lokasi aksi pada Senin, 29 Desember 2025.
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Partai Buruh itu, pembatasan jumlah peserta justru menjadi sinyal agar pemerintah bersedia berkomunikasi sebelum aksi dengan skala lebih besar digelar pada hari berikutnya.
Karena bagaimanapun, kata dia, para buruh masih berharap adanya jalan dialog yang konstruktif.
Di sisi lain, Said juga mengungkapkan kekecewaannya lantaran massa buruh tidak dapat menyampaikan aspirasi secara langsung di depan Istana Merdeka, yang semula direncanakan menjadi titik utama aksi. Ia menilai pembatasan akses tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi.
Baca Juga: Ribuan Buruh Tuntut UMP 2026 Direvisi, Minta Upah Jakarta Rp6 Juta
“Istana tidak seharusnya menjadi tempat yang tertutup bagi rakyatnya. Istana dan DPR adalah rumah rakyat untuk menyampaikan aspirasi, baik buruh, petani, nelayan, guru, maupun mahasiswa,” keluh Said Iqbal.
Said Iqbal menambahkan, sejauh ini komunikasi antara KSPI dan Presiden Prabowo Subianto sebenarnya terjalin dengan baik.
Oleh karena itu, buruh berharap pemerintah dapat merespons tuntutan mereka melalui jalur dialog. Disebutnya, besaran UMP Jakarta 2026 yang dinilai masih lebih rendah dibandingkan upah minimum di daerah penyangga seperti Bekasi dan Karawang.
"Apakah masuk akal pabrik panci di Karawang upahnya lebih tinggi dengan buruh atau pekerja yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit ini? Standard Chartered, Bank Mandiri, Bank BNI, kantor-kantor pusat perminyakan, upahnya lebih rendah dari pabrik panci di Karawang," tanya Said Iqbal dengan heran.
Baca Juga: Hindari Ruas Jalan di Jakarta Ini, Ada Demo Buruh Tolak UMP 2026, Cek Lokasinya
Said Iqbal menilai, UMP Jakarta belum mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp 5.898.511.
Berdasarkan data yang disampaikan, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 di Kota Bekasi ditetapkan sebesar Rp 6.028.033, Kabupaten Bekasi Rp 5.941.759, dan Kabupaten Karawang Rp 5.910.371.
Sementara itu, UMP Jakarta 2026 berada di angka Rp 5.729.876, atau naik 6,17 persen dari UMP tahun sebelumnya.
Dalam kesempatan itu, Said Iqbal juga mengkritik alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyertakan pemberian insentif transportasi, layanan kesehatan, dan air bersih sebagai kompensasi penetapan UMP.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak dapat dijadikan dasar penentuan upah minimum.
“Insentif yang disampaikan gubernur tidak berlaku bagi seluruh buruh penerima UMP. Jumlahnya terbatas karena bergantung pada anggaran APBD,” tutur Said Iqbal.