POSKOTA.CO.ID - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 menghasilkan sejumlah keputusan penting, dua di antaranya soal pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan pembentukan koalisi permanen.
Partai Golkar merekomendasikan pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.
Mengenai pembentukan koalisi permanen, seperti dikatakan Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 21 Desember 2025, tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan.
“Kalian sekarang semakin paham dong, apa yang dimaksud dengan koalisi permanen?” kata bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Hebat, Wali Kota Jakbar Perempuan
“Bukan hanya paham, juga mengerti. Koalisi permanen setidaknya dibentuk untuk mengawal dan mengamankan kebijakan pemerintahan selama periode lima tahun. Jadi tak terhenti hanya pada selesainya gelaran pilpres,“ kata Yudi.
“Yang saya tangkap koalisi permanen tak hanya untuk periode lima tahun, juga pada pilpres, pilpres berikutnya. Tujuannya mendukung kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.Terlebih untuk menyiapkan pondasi menuju Indonesia Emas 2045,” urai mas Bro.
“Dengan begitu kebijakan pembangunan sekarang akan berlanjut pada periode lima tahun berikutnya dan selanjutnya,” ujar Heri.
“Dapat dikatakan koalisi permanen untuk memastikan bahwa pembangunan jangka panjang tidak akan goyang karena adanya pergantian kepemimpinan periode lima tahunan ya,” kata Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Wong Tegal Garcep
“Yang jadi soal, jika koalisi permanen tidak berhasil memenangkan pilpres periode berikut, gimana coba?, akan tetap permanen atau menjadi semu ” kata mas Bro.
“Soal yang ini juga menjadi pemikiran terpendam saya,” ujar Yudi.
“Enggak usah pakai terpendam segala, dikeluarkan saja. Kalau menurut saya sih, jika koalisi permanen begitu solid, kuat dan besar sepertinya kecil kemungkinan tidak memenangkan kontestasi,” ujar Heri.
“Tetapi yang namanya dinamika politik akan tetap terjadi. Wolak walike zaman tidak terduga. Kita hanya bisa memprediksi, tapi sebagai manusia tidak akan mampu memastikan masa depan akan demikian,” jelas mas Bro.
“Kalau begitu, selain koalisi permanen, MPR harus juga menetapkan haluan negara - dulu GBHN, versi sekarang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang mengikat, siapa pun presidennya wajib melaksanakannya,” ujat Heri.
“Tidak menjalankan PPHN berarti tidak melaksanakan amanat rakyat, itu pelanggaran, ujungnya bisa-bisa di-impeachment ya,” kata Yudi. (Joko Lestari)