POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, secara terbuka mengkritik fenomena pihak-pihak yang dianggapnya hanya "sekali datang" ke lokasi bencana banjir dan longsor di Sumatra, namun menciptakan kesan seolah "paling berjasa" di mata publik.
Pernyataannya ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Meutya Hafid, di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin, 8 Desember 2025.
Endipat menegaskan bahwa pemerintah telah hadir sejak tahap awal penanganan bencana dengan alokasi anggaran yang jauh lebih besar.
Ia secara spesifik membandingkan donasi masyarakat yang viral di media sosial, dengan bantuan negara yang mencapai triliunan rupiah.
Baca Juga: Respons Ferry Irwandi Usai Disindir Anggota DPR RI Endipat Wijaya Soal Donasi Rp10 Miliar
"Ada orang-orang yang cuma nyumbang Rp 10 miliar, sementara negara sudah mengucurkan triliun-triliunan rupiah ke Aceh dan wilayah terdampak lainnya. Jadi, hal-hal seperti ini perlu menjadi perhatian kita bersama," ujar Endipat dalam rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube @TVR Parlemen.
Ia menambahkan, "Ke depan, tidak boleh lagi ada narasi yang seolah-olah negara absen. Faktanya, negara hadil sejak awal dalam penanggulangan bencana ini."
Sindiran Mengarah ke Donasi Ferry Irwandi dan Relawan
Meski tidak menyebut nama secara eksplisit, konteks pernyataan Endipat mengarah pada gerakan penggalangan dana sebesar Rp10 miliar yang diinisiasi oleh sejumlah relawan dan melibatkan publik figur Ferry Irwandi. Aksi tersebut mendapat sorotan luas di platform media sosial beberapa waktu lalu.
Endipat menilai, meski aksi sosial masyarakat patut diapresiasi, publik harus memiliki perspektif yang utuh dan proporsional. Ia menekankan bahwa kontribusi finansial dan operasional pemerintah jauh lebih masif dan berkelanjutan.
"Kita tidak boleh kalah viral. Informasi mengenai kerja nyata pemerintah harus disebarluaskan agar tidak tenggelam oleh aksi-aksi yang terkesan 'sok paling bekerja'," tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia kemudian mendorong Kementerian Kominfo untuk mengambil peran sebagai garda terdepan dalam mempublikasikan setiap capaian dan langkah pemerintah dalam penanganan bencana, sehingga membangun narasi yang seimbang di ruang digital.
Profil Singkat: Endipat Wijaya, Anggota DPR dari Jalur Teknokrat
Lahir di Bengkulu, 31 Mei 1984, Endipat Wijaya membawa latar belakang yang unik ke panggung politik. Ia merupakan lulusan Teknik Metalurgi Institut Teknologi Bandung (ITB) dan menyelesaikan studi Magister Manajemen di Swiss German University.
Karier profesionalnya dihabiskan di dunia industri, antara lain sebagai teknisi di Double A Group dan kemudian di PT Kaltim Prima Coal di Kalimantan Timur. Pengalaman di sektor korporasi inilah yang mendasari pendekatannya yang teknis dan terukur dalam menyoroti kebijakan publik.
Bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2011, Endipat kemudian berhasil meraih kursi DPR RI periode 2024-2029 setelah memenangkan suara terbanyak (105.413 suara) di daerah pemilihan Kepulauan Riau, dengan kontribusi suara terbesar dari Kota Batam.
Sebagai anggota Komisi I yang membidangi Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi, dan Informatika, Endipat aktif menyoroti isu strategis nasional, termasuk efektivitas komunikasi pemerintah di era digital, seperti yang terlihat dalam penanganan isu bencana ini.
Baca Juga: Anggota DPR Sindir Bantuan Pemerintah ‘Kalah Viral’ dari Aksi Ferry Irwandi dan Relawan
Poin Pernyataan Endipat:
- Klaim Kehadiran Negara: Menegaskan bahwa pemerintah telah bekerja sejak hari pertama bencana dengan anggaran sangat besar.
- Kritik Narasi Medsos: Meminta Kominfo lebih agresif melawan narasi yang dinilai tidak proporsional dan menjatuhkan citra pemerintah.
- Apresiasi dengan Catatan: Tidak menafikan peran donasi masyarakat, namun meminta publik melihat skala prioritas dan kontribusi yang lebih besar dari negara.
- Transparansi Informasi: Menekankan perlunya publikasi yang masif dan transparan mengenai detail bantuan pemerintah untuk menghindari mispersepsi.
Pernyataan Endipat ini diprediksi akan memantik diskusi lebih lanjut mengenai etika komunikasi bencana, peran relawan, serta tanggung jawab negara dalam membangun narasi publik di tengah situasi darurat.