Mayoritas menilai tindakan tersebut menunjukkan tidak adanya rasa empati atau nirempati kepada rakyat yang sedang kesusahan akibat bencana. Komentar-komentar pedas pun membanjiri media sosial:
"gk ada hatinya ya Allah umroh itu baik utk ibadah, tp di daerah sekitar bpk itu mengalami musibah perlu bantuan dan dukungan dr pejabatnya" tulis @lailan**
Warganet lain juga menyinggung soal prioritas seorang pejabat publik. "Tugas seorang pemimpin itu hadir untuk rakatnya. apalagi dengan kondisi bencana seperti ini. umrah itu ga wajib, tapi tanggung jawab dia melindungi dan melayani warganya itu wajib. bilang ga mampu tangani bencana sedangkan ikhtiarnya ga ada (?) malah bahagia sendirian, semuanya dilimpahin ke pusat? pusatnya yang selalu disalahkan?" kata @nissafa***
Klarifikasi Bupati dan Respons Publik
Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS akhirnya membuat unggahan yang mengisyaratkan klarifikasi pada Jumat, 5 Desember 2025. Dalam keterangannya, ia mengklaim telah meninjau lokasi bencana beberapa hari sebelum keberangkatannya.
Menurut Bupati, kondisi di lapangan sudah jauh lebih baik. "Alhamdulillah, empat hari lalu saya turun langsung ke lokasi banjir di Trumon. Keadaan sudah lebih baik dan tidak separah daerah lain. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT," tulis Mirwan MS.
Namun, klarifikasi ini tampaknya belum sepenuhnya meredakan gelombang kecaman. Publik tetap mempertanyakan timing dan esensi dari perjalanan tersebut, terlebih mengingat surat ketidaksanggupan yang baru saja diterbitkan dan masih adanya warga di pengungsian.
Sebagai informasi, Mirwan MS merupakan Bupati Aceh Selatan terpilih untuk periode 2025–2029. Sebelum menjabat, pria kelahiran Pelumat, 9 Maret 1975 ini dikenal memiliki latar belakang panjang di dunia usaha dan organisasi.
Tindakan ini sontak memicu kegeraman publik, terutama karena hanya berselang beberapa hari setelah Bupati Mirwan MS menerbitkan surat resmi yang menyatakan ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat bencana.
Kontroversi ini menyisakan pertanyaan mendalam di tengah masyarakat mengenai akuntabilitas, sensitivitas, dan prioritas seorang pemimpin di saat konstituennya sedang menghadapi kesulitan.
