GAMBIR, POSKOTA.CO.ID - DPRD Jakarta menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 Tahun Anggaran 2025, Senin, 1 Desember 2025.
"Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, rapat paripurna ini kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum,” kata Wakil Ketua DPRD Ima Mahdiah memimpin rapat di Gedung DPRD Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat.
Berdasarkan Ketentuan Pasal 88 ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota disebutkan Pelaksanaan Reses wajib dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
Dalam rapat tersebut, 24.215 usulan dari masyarakat dilaporkan pada masa reses. Jumlahnya bertambah 13,81 daripada reses sebelumnya sebanyak 18.904 laporan.
“Dokumen laporan ini merangkum berbagai temuan lapangan, masukan, serta harapan masyarakat dari seluruh daerah pemilihan,” kata Anggota Komisi E DPRD Jakarta, Raden Gusti Arief Yulifard dalam rapat paripurna.
Baca Juga: DPRD Jakarta Minta Rancangan Anggaran Lahan TPU Disiapkan
Menurutnya, seluruh informasi tersebut akan menjadi unsur strategis dalam memperkuat proses penyusunan kebijakan. Hal tersebut menjadi landasan penting bagi pengambilan keputusan legislatif yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan publik, seperti sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan bidang penting lainnya.
“Secara umum, hasil reses ini mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat dari berbagai wilayah di DKI Jakarta,” ucap dia.
Pada bidang pemerintahan, pertanahan, dan ketertiban umum, mengusulkan agar Pemprov Jakarta memperkuat program sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di seluruh wilayah.
“Utamanya di lingkungan Gang Betet Dalam Tanah Sereal, RW 10 Cempaka Baru, Jalan Kemajuan Petukangan Selatan, Kampung Jembatan Penggilingan, Jalan Muara Angke Pluit dan wilayah lain di Jakarta di Jakarta,” kata dia.
Selain itu, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Jakarta didorong mengadakan lahan pemakaman serta mempermudah layanan pemakaman gratis. Warga dapat memperoleh pelayanan cepat, layak, dan tanpa hambatan administratif.
“Prioritas penanganan diarahkan bagi warga yang masih memerlukan fasilitas pemakaman yang memadai,” tutur dia.
Sementara itu, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta memberikan akses pinjaman atau modal usaha terhadap pelaku UMKM.
“Dukungan ini diharapkan dapat menjangkau para pelaku UMKM di berbagai wilayah yang masih membutuhkan penguatan kapasitas usaha,” ujar dia.
Lebih lanjut, DPRD Jakarta mengusulkan kualitas infrastruktur ditingkatkan, misalkan pengaspalan, pelebaran jalan, peninggian jalan di berbagai lokasi, serta perbaikan jalan yang mengalami kerusakan maupun jalan.
“Usulan ini mencakup pemeliharaan sekaligus peningkatan standar kualitas jalan pada sejumlah titik prioritas yang membutuhkan penanganan serupa, termasuk wilayah lain di Jakarta,” katanya.
Usulan senada diberikan kepada Dinas Kesehatan Jakarta untuk diharapkan melengkapi kebutuhan alat kesehatan di Pos Layanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Binaan Terpadu (Posbindu).
Perlengkapan yang dimaksud, seperti kursi roda, alat bantu dengar, tongkat bantu jalan, popok bagi lansia dan balita, meja dan bangku pelayanan, timbangan digital, tensimeter, alat cek gula darah, alat pemeriksa sederhana lainnya.
“Hal itu guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat,” ucapnya.
Baca Juga: DPRD Jakarta Sambut Baik Keberadaan Prabu di Sekolah untuk Cegah Perundungan
Ia memastikan, laporan tersebut merupakan komitmen DPRD Jakarta menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagai dasar pemenuhan kebutuhan publik. Termasuk meningkatkan kesejahteraan warga ibu kota.
“Kompilasi lengkap hasil reses akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai masukan penting untuk evaluasi, perencanaan Musrenbang, dan penyusunan RAPBD,” tuturnya.
“Meski tak dibacakan secara rinci, seluruh aspirasi telah terdokumentasi melalui e-Musrenbang dan menjadi bagian dari pembahasan kebijakan ke depan,” katanya menambahkan.
Prioritaskan Hasil Reses
Wakil Ketua DPRD Jakarta, Ima Mahdiah mendorong Pemprov Jakarta memprioritaskan sejumlah usulan laporan hasil aspirasi warga atau reses pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) 2026.
Ima mengatakan, laporan dari Komisi A, B, C, D, dan E akan disampaikan kepada Gubernur Jakarta supaya dapat ditindaklanjuti lewat Musrenbang.
“Kita harapkan tahun 2026 bisa dimasukkan pada Musrenbang. Jadi apa yang bisa dieksekusi segera, pasti bisa dieksekusi,” ujar dia.
Berdasarkan hasil reses, legislator menyoroti ketiadaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di beberapa wilayah. Keberadaan RPTRA penting bagi sebagai ruang aktivitas, interaksi, dan pemberdayaan masyarakat.
“Pasti akan kita dorong apa yang seharusnya menjadi kebutuhan masyarakat, aspirasi dari teman-teman ketika turun reses, harus ditambahkan,” tuturya.