"Gua orang Sumatera tulen. Disparitas itu nyata. Transportasi sulit, fasilitas sulit, sementara di Jawa semuanya lengkap," katanya.
Dorongan Menetapkan Bencana Nasional
Ferry mendesak pemerintah segera menaikkan status bencana Sumatera menjadi bencana nasional.
Menurutnya status tersebut akan mengalihkan penanganan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat sehingga respons dapat berlangsung lebih cepat, terstruktur, dan masif.
"Ketika sudah ditetapkan bencana nasional, fleksibilitas kewenangan pemerintah pusat jauh lebih besar. Tindakan cepat bisa dilakukanm," katanya.
Ferry Irwandi mengakui bahwa penetapan bencana nasional membawa konsekuensi fiskal, mulai dari penyesuaian prioritas program hingga tekanan pada APBN.
Namun, ia menilai konsekuensi tersebut tidak sebanding dengan urgensi penyelamatan warga.
"Keselamatan masyarakat jauh lebih penting daripada problem-problem administratif itu," ujar Ferry.
Di sisi lain, menanggapi desakan publik, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah terus memonitor kondisi tiga provinsi terdampak bencana.
Ia memastikan pemerintah pusat telah mengirimkan bantuan dan tetap memantau situasi untuk menentukan langkah yang paling tepat.
Meski belum ada keputusan untuk menetapkan status bencana nasional, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tetap mengutamakan keselamatan masyarakat serta pemulihan wilayah yang terdampak.
Hingga artikel ini dimuat, data terbaru Rabu 3 Desember 2025 mencatat 753 korban meninggal, 650 masih hilang, dan ribuan lainnya mengungsi akibat bencana banjir di Sumatera ini.
