Presiden Prabowo telah menegaskan komitmen Indonesia di Sidang Umum PBB untuk mencapai net-zero emission paling lambat tahun 2060 atau lebih cepat, serta menargetkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga 8%.
Baca Juga: Elon Musk Kritik Konten LGBTQ di Netflix, Tagar Cancel 'Netflix' Jadi Tren Global
Komitmen ini tercermin dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia, yang menargetkan pengurangan emisi hingga 1,2–1,5 gigaton CO₂ pada tahun 2035. Pilar utama komitmen tersebut adalah program Forestry and Other Land Uses (FoLU) Net Sink 2030, yang menargetkan pengurangan bersih 92–118 juta ton CO₂ pada 2030.
Pemerintah juga terus mempercepat transisi energi bersih melalui pengembangan energi terbarukan, biofuel, serta teknologi rendah karbon seperti pembangkit listrik tenaga nuklir. Presiden Prabowo baru-baru ini menetapkan Peraturan Presiden No. 109 tentang Waste-to-Energy dan Perpres No. 110 tentang Nilai Ekonomi Karbon sebagai instrumen pembiayaan dekarbonisasi nasional.
Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam pengendalian deforestasi, dengan tingkat deforestasi tahunan rata-rata turun 75% sejak 2019, terendah dalam dua dekade terakhir. Indonesia juga berkomitmen memperkuat konservasi keanekaragaman hayati melalui pembangunan koridor gajah dan program konservasi berbasis masyarakat.
Selain hutan daratan, Indonesia menjaga sekitar 17% cadangan karbon biru dunia (setara 3,4 gigaton CO₂) yang penting untuk mitigasi iklim dan ketahanan pesisir.
Keadilan Iklim dan Pengakuan Hutan Adat
Indonesia menegaskan bahwa aksi iklim harus adil, inklusif, dan berpusat pada manusia. Presiden Prabowo telah mengumumkan komitmen nasional untuk mengakui dan mengalokasikan 1,4 juta hektare hutan adat kepada masyarakat adat dan lokal dalam empat tahun ke depan.
Langkah ini menunjukkan tekad Indonesia untuk menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian integral dari kebijakan iklim dan lingkungan.
Indonesia datang ke Belem sebagai mitra konstruktif yang berorientasi pada konsensus. Tema besar konferensi ini, hutan, mineral kritis, pembiayaan, keanekaragaman hayati, dan adaptasi, sejalan dengan prioritas nasional Indonesia.
“Indonesia siap memimpin, bekerja sama, dan berkontribusi untuk membangun dunia yang tangguh terhadap perubahan iklim, dunia di mana tidak ada satu pun yang tertinggal,” tutup Hashim S. Djojohadikusumo selaku Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia bidang Iklim dan Energi.
