POSKOTA.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pemerasan terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.
Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu 5 November 2025, Abdul Wahid tampak mengenakan rompi oranye tahanan KPK.
Selain itu, ada dua anak buah Abdul Wahid juga mengenakan seragam sama, yakni Kepala Dinas PUPR Riau, Muhammad Arif Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur, Dani M Nursalam.
Ketiganya digiring ke ruang konferensi dengan tangan diborgol, menandakan dimulainya proses hukum resmi terhadap mereka.
Baca Juga: Kejagung Serahkan 8 Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak ke Kejari Jakpus
Penetapan status tersangka ini merupakan hasil dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK sejak Senin 3 November 2025 lalu.
Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah uang dalam bentuk rupiah, dolar AS, dan poundsterling yang jika dikonversi mencapai Rp1,6 miliar.
Menurut keterangan resmi KPK, uang tersebut diduga merupakan "jatah preman" atau fee proyek dari tambahan anggaran di Dinas PUPR yang mengalir ke Gubernur Riau.
Modusnya para pejabat di lingkungan dinas diwajibkan memberikan sejumlah uang sebagai imbalan agar pengajuan anggaran proyek disetujui oleh pimpinan daerah.
Baca Juga: Link Download Susunan Upacara Hari Pahlawan 2025, Cek Jadwal Lengkapnya
Pada awalnya tim KPK sempat mengalami kesulitan saat hendak menangkap Abdul Wahid karena yang bersangkutan tidak berada di tempat. Setelah dilakukan pencarian, Wahid akhirnya ditangkap di salah satu kafe di Riau.
