POSKOTA.CO.ID - Istilah “balik modal” tak hanya dikenal dalam dunia bisnis, perdagangan dan jasa. Dalam dunia politik, isu “balik modal” acap mencuat akibat tingginya biaya politik untuk menjadi kepala daerah.
Karena biaya yang mahal, maka perlu modal besar. Ujungnya, terjadinya kooptasi oleh ‘bandar ‘ atau pemilik modal. Konsekuensinya, pemimpin yang terpilih akan disibukkan dengan upaya ‘balik modal’.
“Tetapi tidak semuanya begitu, banyak pejabat, kepala daerah yang sangat peduli kepada rakyatnya dengan menggulirkan program nyata prorakyat,” kata bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Iya, tak sedikit yang rajin blusukan ke kampung – kampung melihat langsung kondisi rakyat, memberikan bantuan dan menyelesaikan masalah secara langsung,” tambah Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Wusss..Melesat dengan Beban Utang
“Gambaran umum yang sekarang, banyak kepala daerah yang suka blusukan dan peduli atas derita rakyat,” ujar mas Bro.
“Yang terpenting peduli rakyat, peka terhadap aspirasi rakyat harus terus dilakukan, jangan hanya gimik untuk mencari simpati di publik di awal kepemimpinannya sebagai kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota,” harap Heri.
“Betul, sikap peduli rakyat dan peka terhadap isu kerakyatan harus konstan dan konsisten.Jangan di awal bagus, di tengah jelek, kemudian dia akhir masa jabatan bagus lagi,karena akan digelar pilkada,” urai mas Bro.
“Tapi ada juga kepala daerah yang belum setahun menjabat, sudah terkena OTT KPK seperti lagi ramai diberitakan sekarang,” kata Yudi.
“Padahal publik telah mengapresiasi karena begitu menjabat sering terjun ke lapangan membenahi segala persoalan, selain merespons kehendak rakyat yang dikunjungi,” kata Heri.
“Nggak nyangka ya, semoga hanya menjadi saksi,” kata Yudi.
