CIANJUR, POSKOTA.CO.ID – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Abdul Karim, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai langkah untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai arah kebijakan dan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang digelar di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, kemarin.
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, Jawa Barat memiliki peran strategis dalam politik, sosial, dan ekonomi nasional.
Dengan luas wilayah mencapai 35.378 kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 50,9 juta jiwa yang tersebar di 27 kabupaten/kota, 627 kecamatan, serta 5.957 desa dan kelurahan, Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi paling berpengaruh di Indonesia.
Baca Juga: Ketua DPRD Bogor Berharap CFD Tegar Beriman jadi Ruang Perputaran Ekonomi
“Dengan cakupan wilayah dan jumlah penduduk sebesar itu, pengawasan menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujar Abdul Karim yang duduk di Komisi IV DPRD Jabar ini .
Berdasarkan data, Abdul Karim menjabarkan di tahun 2025, Jawa Barat mengelola APBD sebesar Rp32,23 triliun, yang berkontribusi lebih dari 12,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.
Menurut dia, besarnya anggaran ini menuntut tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Pemprov Jawa Barat menekankan komitmen untuk membangun SDM unggul dan berkarakter, memperkuat ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis lingkungan, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Baca Juga: Laporan Diabaikan, Ibu Korban Perundungan di Bekasi Minta Pendampingan DPRD
Selain itu, reformasi birokrasi juga menjadi prioritas utama dengan penerapan prinsip good and clean governance hingga ke tingkat desa.
Adapun Abdul Karim menilai Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah yang cukup aktif dalam melaksanakan reformasi birokrasi.
Meski masih menghadapi tantangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemerintah daerah setempat terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Cianjur memiliki sekitar 15 ribu ASN, dan belanja pegawai menempati lebih dari 30 persen APBD Kabupaten. Artinya, kualitas aparatur menjadi penentu keberhasilan layanan publik. ASN yang profesional dan berintegritas adalah kunci mempercepat kesejahteraan masyarakat,” ujar anggota dewan Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Cianjur ini.
Ia juga mendorong agar penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN terus diperkuat. Dengan sistem tersebut, lanjutnya, birokrasi daerah akan lebih adaptif dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pengawasan DPRD bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan semua kebijakan berjalan sesuai visi pembangunan daerah dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Melalui kegiatan pengawasan ini, Abdul Karim berharap pemerintah daerah, terutama di Kabupaten Cianjur, semakin terbuka dalam pengelolaan anggaran serta mampu membangun birokrasi yang tangguh, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga.