POSKOTA.CO.ID - Puluhan akun media sosial mewarnai dinamika ruang digital Indonesia. Di satu sisi, langkah ini digaungkan sebagai upaya menegakkan etika dan melindungi martabat individu dari serangan personal.
Di sisi lain, ancaman hukum justru memicu perlawanan diam-diam, di mana meme yang dikritisi malah menyebar bagai bola liar. Insiden ini memantik pertanyaan besar: di manakah batas antara kebebasan berekspresi dan penghinaan di era digital?
Eskalasi konflik digital ini dipicu oleh sebaran meme yang menargetkan Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Menanggapi hal ini, dua kekuatan, organisasi pemuda keagamaan dan underbow partai politik, bergerak hampir bersamaan dengan strategi yang berbeda namun tujuannya sama: meminta pertanggungjawaban para pembuat dan penyebar konten yang dianggap merusak.
Baca Juga: Sekjen Golkar Tak Tahu Ada Kader Laporkan Akun Penghina Bahlil ke Polisi
Dukungan dari Sipil: GPA dan Wacana Etika Digital
Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) secara tegas mendukung langkah hukum yang diambil kepolisian. Ketua Umum PP GPA, Aminullah Siagian, dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025, membedakan secara jelas antara kritik dan penghinaan.
"Kami mendukung langkah Polda Metro Jaya untuk menegakkan hukum secara profesional. Demokrasi bukan alasan untuk menghina. Kritik keras boleh, menghina jangan," tegas Aminullah.
Aminullah menekankan bahwa generasi muda harus menjadi pelopor peradaban digital yang sehat, bukan memperkeruh suasana dengan kebencian.
"Kita butuh politik gagasan, bukan politik penghinaan. Energi bangsa jangan dikorbankan untuk hal-hal destruktif," tambahnya, mendorong wacana tentang ruang digital yang produktif dan bermartabat.
Baca Juga: Sebut Ada Dinamika di Partai Golkar, Bahlil Lahadalia Singgung soal 'Gerakan Tambahan'
Aksi Hukum dari Politik: Underbow Golkar Bergerak
Di front yang lain, kekuatan politik langsung turun tangan. Relawan Pilar 08 dan DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), organisasi underbow Golkar, telah melayangkan pengaduan masyarakat (Dumas) ke Bareskrim Polri untuk puluhan akun.
Wakil Ketua Umum DPP AMPI, Steven Izaac Risakotta, menyatakan sedikitnya 30 akun medsos telah diadukan. "Kami selaku kader merasa terpanggil. Konten-konten ini sudah tidak bisa kita toleransi," ujarnya di Gedung Bareskrim, Senin, 20 Oktober 2025.
Sementara itu, Ketua Umum Pilar 08, Kanisius Karyadi, mengklaim adanya pola terorganisir. Pihaknya mengadukan lima akun spesifik, menuduhnya sebagai bagian dari kampanye "pembunuhan karakter" yang masif. Mereka mendesak polisi untuk menindak tidak hanya para buzzer, tetapi juga aktor intelektual dan pemodal di baliknya.
Efek Streisand dan Tantangan Penegakan Hukum
Ironisnya, upaya penertiban melalui jalur hukum justru menuai efek sebaliknya. Ancaman UU ITE tidak serta-merta meredam sebaran meme.
Sebaliknya, fenomena "efek Streisand" tampak jelas: larangan justru memicu rasa penasaran dan perlawanan, membuat konten yang dilarang justru semakin viral.
Komentar warganet, "Semakin dilarang semakin menjadi," menjadi gambaran sempurna resistensi ini. Situasi ini menempatkan aparat penegak hukum pada posisi sulit: menindak tegas bisa dianggap membatasi kebebasan, namun membiarkan bisa ditafsirkan sebagai pembiaran terhadap "vandalisme digital".
Baca Juga: Sebut Ada Dinamika di Partai Golkar, Bahlil Lahadalia Singgung soal 'Gerakan Tambahan'
Polemik meme Bahlil telah membuka kembali luka lama mengenai polarisasi ruang digital Indonesia. Di atas meja, kini terbentang dua persoalan besar: pertama, kebutuhan mendesak untuk membangun konsensus nasional tentang batasan berekspresi yang beretika.
Kedua, tantangan penegakan hukum yang bijaksana, yang mampu membedakan antara kritik sosial yang satire dengan kampanye kebencian yang destruktif.
Masa depan ruang publik digital kita akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita, sebagai bangsa, menjawab tantangan ini: apakah dengan saling menjerat pasal hukum, atau dengan duduk bersama merajut etika baru yang lahir dari kesadaran, bukan dari paksaan.