Oleh: Yudhie Haryono (CEO Nusantara Centre)
"Datanglah, kita bicarakan rancangan undang-undang perekonomian nasional," kata kolegaku. Aku mengerjap. Merasa pasti bahwa nanti tak ada yang lebih penting selain momen itu. Di ruang istana tua, di bawah langit siang yang terik, komitmen nasional tumbuh kembali diam-diam tapi pasti.
Mengingat perjalanan tekhnokratik setahun ini, Aku ingat pesan almarhum ayah. "Pada akhirnya, kesungguhan lebih penting daripada umur. Sebab, kesungguhan itu ditata dengan hati dan nalar bukan ditata dengan bilangan usia dan dolar."
Namun, kesungguhan tanpa tindakan adalah ilusi, dan tindakan tanpa kesungguhan adalah fotamorgana. Kesungguhan itu percaya kepada dirinya sendiri, bahkan di saat orang lain meragukannya.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Kontra Skema Ekonomi Neokolonial
Kesungguhan itu metodenya tulus bukan bulus, dan tujuannya bagus bukan fulus. Kesungguhan membangun dan menghadirkan undang-undang itulah kini pekerjaan raksasa yang riil.
Kami duduk melingkar. Saling memberi argumen. Saling melengkapi. Saling mengoreksi. Tetapi satu frekwensi: bahwa ekonomi kita selama ini salah arah. Ekonomi kita "konsisten untuk tidak konsisten." Ekonomi kita diatur pasar sehingga "tidak ada aturan" dan tak patuh pada azaz keteraturan.
Padahal, kita punya pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Harusnya, ia menjadi landasan dalam menyusun seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dus, semua peraturan yang melawannya, batal demi hukum.
Pancasila juga pandangan hidup. Ia harus menjadi pedoman dalam setiap aktivitas sehari-hari warga negara, seperti saling menghormati, mengutamakan kepentingan bersama, dan musyawarah. Seiya sekata makmur dan sentosa bersama.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Mencapai Indonesia Makmur
Dengan begitu, sudah seharusnya ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila. Itulah sistem ekonomi berdasar pada nilai-nilai dan prinsip Pancasila yang mengutamakan warga dan lingkungannya.
