POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Indonesia akhirnya membuka wacana resmi mengenai pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026.
Meski kabar tentang formasi besar mencapai 400 ribu kuota sempat viral di media sosial, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menegaskan bahwa angka tersebut belum bisa dikonfirmasi.
Menurut Menteri PANRB Rini Widyantini, proses penghitungan kebutuhan masih berlangsung di setiap kementerian dan lembaga (K/L). Perubahan struktur organisasi di pemerintahan baru membuat perencanaan formasi harus dihitung ulang agar sesuai dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Sekarang kita baru ada perubahan organisasi, jadi memang harus dihitung lagi strateginya masing-masing instansi. Kita menunggu laporan kebutuhan dari kementerian dan lembaga,” ujar Rini.
Baca Juga: Pesan Tidak Pernah Centang Dua? Waspada Nomor WhatsApp Diblokir, Ini Tanda dan Cara Mengeceknya
Anggaran CPNS 2026 Sudah Disiapkan di RAPBN
Meskipun formasi belum ditentukan, sinyal kuat datang dari sisi anggaran negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa dana untuk pelaksanaan CPNS 2026 telah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
“Anggaran untuk kementerian baru sudah diakomodasi, dan sedang dihitung potensi penambahan ke daerah. Semua keputusan ini tentu akan dibahas bersama DPR,” jelas Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.
Purbaya juga menegaskan bahwa belanja pegawai tidak akan dipangkas, sebab rekrutmen ASN dianggap penting untuk memperkuat pelayanan publik dan membuka lapangan kerja baru, sejalan dengan misi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Tidak akan ada lagi pemangkasan anggaran. Belanja pemerintah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja,” tambahnya.
Menunggu Keputusan Presiden Prabowo
Hingga kini, keputusan final mengenai jumlah formasi CPNS 2026 masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa pihaknya tidak menentukan jumlah formasi secara mandiri.
Penentuan formasi dilakukan berdasarkan usulan kebutuhan dari tiap instansi, kemudian dibahas bersama oleh Kemenpan RB, BKN, dan Kementerian Keuangan untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan sumber daya manusia dan kemampuan fiskal negara.
“Kami hanya memproses sesuai kebutuhan yang diajukan instansi. Keputusan akhir tetap berdasarkan pembahasan lintas kementerian dan arahan Presiden,” ujar pejabat BKN.
Formasi Disesuaikan dengan Pegawai yang Pensiun
Selain menghitung kebutuhan instansi, pemerintah juga memperhitungkan jumlah PNS yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga komposisi ideal ASN tanpa menambah beban anggaran secara berlebihan.
Rini Widyantini menjelaskan bahwa program prioritas nasional akan menjadi acuan dalam menentukan bidang dan jumlah formasi yang dibuka. Misalnya, kebutuhan guru, tenaga kesehatan, dan ASN digital masih menjadi prioritas utama.
“Kebijakan penerimaan CPNS akan disesuaikan dengan arah program Presiden Prabowo, agar formasi yang dibuka benar-benar relevan dan mendukung prioritas pembangunan nasional,” tegasnya.
Isu 400 Ribu Formasi Tidak Benar
Beredarnya kabar bahwa pemerintah akan membuka 400 ribu formasi CPNS 2026 rupanya tidak memiliki dasar resmi. Baik BKN maupun Kemenpan RB telah membantah rumor tersebut. Hingga saat ini, belum ada keputusan final terkait angka pasti formasi yang akan dibuka.
Sumber internal menyebut, pemerintah justru tengah menerapkan kebijakan “zero growth” bahkan “minus growth” untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien.
Artinya, rekrutmen hanya dilakukan untuk menggantikan pegawai yang pensiun atau mengisi posisi strategis tertentu, bukan untuk menambah jumlah ASN secara besar-besaran.
Kebijakan ini juga sejalan dengan transformasi birokrasi menuju pemerintahan digital, di mana sebagian tugas administratif akan diotomatisasi dengan teknologi.
Fokus pada ASN Digital dan Pelayanan Publik
Rencana rekrutmen CPNS 2026 akan difokuskan pada penguatan kompetensi ASN digital, transformasi pelayanan publik, serta kebutuhan SDM di sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Hal ini selaras dengan program reformasi birokrasi yang diusung Presiden Prabowo untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, responsif, dan berbasis data.
“Ke depan, ASN harus adaptif terhadap perubahan teknologi dan mampu mendukung pelayanan publik yang cepat dan transparan,” jelas Rini.
Dukungan DPR dan Daerah
Sejumlah anggota DPR RI juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan rekrutmen CPNS 2026, selama prosesnya dilakukan secara transparan dan berbasis kebutuhan nyata. Pemerintah daerah pun diharapkan aktif mengajukan formasi sesuai dengan analisis kebutuhan tenaga kerja di wilayahnya.
Kementerian Keuangan bahkan tengah menghitung alokasi tambahan untuk daerah yang memiliki kebutuhan tenaga ASN mendesak, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Baca Juga: Edit Foto di Cappadocia dengan Latar Belakang Balon Pakai Gemini AI
Proses Pendaftaran dan Seleksi Tetap Transparan
Meski jadwal pendaftaran belum diumumkan, pemerintah memastikan bahwa proses seleksi CPNS 2026 akan tetap menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dari BKN guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Beberapa instansi tertentu, seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Hukum dan HAM, kemungkinan akan menambahkan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Non-CAT sesuai dengan karakteristik jabatan.
CPNS 2026 Siap Digelar, Tapi Kuota Realistis
Dengan anggaran yang sudah dialokasikan dan kebutuhan pegawai yang meningkat, peluang rekrutmen CPNS 2026 terbuka lebar. Namun, masyarakat diimbau tidak mudah percaya terhadap isu formasi besar tanpa dasar resmi.
Jumlah formasi yang akan dibuka tidak mencapai 400 ribu, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan instansi, pegawai pensiun, dan kemampuan keuangan negara.
Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan ASN yang lebih berkualitas, efisien, dan relevan dengan arah pembangunan nasional di bawah pemerintahan baru.