BEKASI UTARA, POSKOTA.CO.ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi di Kecamatan Bekasi Utara, Selasa, 14 Oktober 2025.
Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Kementerian PUPR, Kimron Manik mengatakan, pelatihan ini ditujukan bagi masyarakat yang sudah bekerja sebagai tukang yang belum bersertifikasi resmi.
“Melalui program ini, kami ingin agar masyarakat yang sudah bekerja sebagai tukang bisa memiliki sertifikat. Karena di aturan undang-undang menyatakan bahwa setiap orang yang bekerja di bidang konstruksi harus punya sertifikat,” kata Kimron, Selasa, 14 Oktober 2025.
Kimron menegaskan, meski seseorang telah lama bekerja di bidang konstruksi, sertifikasi tetap menjadi keharusan sebagai bukti kompetensi.
Baca Juga: Saling Tantang lewat Medsos, Remaja di Bekasi Tewas Ditusuk
“Lewat sertifikat ini bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah kompeten karena harus melalui uji kompetensi terlebih dahulu,” tuturnya.
Ia menjelaskan, sertifikat pelatihan tersebut nantinya akan diterbitkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bawah pengawasan Kementerian PUPR.
“Sudah ada asosiasi yang mendirikan LSP. Di LSP itu terdapat asesor yang menguji langsung para tukang,” tuturnya.
Menurutnya, sertifikasi tukang konstruksi memberikan sejumlah keuntungan. Selain untuk memenuhi regulasi yang mewajibkan pekerja konstruksi memiliki bukti kompetensi, sertifikat juga menjadi jaminan mutu bagi pengguna jasa.
Baca Juga: Tegaskan Efisiensi Anggaran, Wali Kota Bekasi Larang Air Kemasan dalam Rapat ASN
“Dengan adanya sertifikat ini, peluang tukang untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Kesejahteraannya pun bisa meningkat karena user yakin dengan kompetensinya,” katanya.
Lebih lanjut, Kimron menyebutkan, pihaknya tengah membangun database nasional tenaga kerja konstruksi bersertifikat agar lulusan pelatihan tidak kehilangan jejak setelah program selesai.
“Ke depan kami akan buat sistem informasi besar. Semua yang sudah dilatih akan kami petakan. jadi kalau ada proyek yang butuh tenaga kerja di daerah tertentu, bisa langsung ditawarkan. Jadi setelah kami latih, tidak dilepas begitu saja. Datanya akan tersimpan berdasarkan identitas KTP,” tuturnya. (cr-3)