Pemkot Bekasi Bakal Sewa Mobil Listrik untuk Pejabat, Tri Adhianto: Lebih Irit Anggaran

Senin 13 Okt 2025, 10:40 WIB
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, saat ditemui di Plaza Pemkot Bekasi, Senin 13 Oktober 2025. Ia menyampaikan bahwa Pemkot berencana menyewa mobil listrik bagi pejabat/ ASN sebagai langkah efisiensi anggaran. (Sumber: Poskota/Nurpini Aulia Rapika)

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, saat ditemui di Plaza Pemkot Bekasi, Senin 13 Oktober 2025. Ia menyampaikan bahwa Pemkot berencana menyewa mobil listrik bagi pejabat/ ASN sebagai langkah efisiensi anggaran. (Sumber: Poskota/Nurpini Aulia Rapika)

BEKASI SELATAN, POSKOTA.CO.ID Pemkot Bekasi berencana menyewa mobil listrik untuk kendaraan dinas para pejabat di lingkungan pemerintahan. 

Langkah ini dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran serta mengurangi biaya operasional yang selama ini dinilai cukup besar untuk pemeliharaan kendaraan lama.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan Pemkot tidak akan melakukan pengadaan mobil baru, melainkan menjual kendaraan dinas yang sudah berusia lebih dari tujuh tahun. 

Nantinya, hasil penjualan tersebut akan digunakan sebagai dana untuk menyewa mobil listrik.

Baca Juga: Harga Bahan Pangan Melonjak, Ini Alasan Disperindag Kota Bekasi Belum Lakukan Sidak

“Kami tidak melakukan pengadaan. Justru kendaraan-kendaraan yang ada, yang umurnya sudah lebih dari tujuh tahun, itu kami jual sehingga ada pendapatan. Pendapatan itu akan kami berikan untuk melakukan sewa,” ujar Tri Adhianto saat ditemui di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Senin 13 Oktober 2025.

Tri menjelaskan, sistem sewa dinilai lebih efisien karena pemerintah tidak perlu lagi menanggung biaya pemeliharaan, perpanjangan STNK, maupun pajak kendaraan.

“Karena sewa mobil listrik ini kan murah. Pemkot enggak perlu lagi melakukan biaya pemeliharaan. Yang hari ini kami harus pelihara mobil-mobil tua itu lebih mahal. Kemudian kami enggak perlu lagi ngasih biaya operasional,” jelasnya.

Dengan kebijakan tersebut, Pemkot Bekasi berharap bisa menekan pengeluaran dan mengalihkan anggaran untuk kebutuhan lain yang lebih prioritas.

“Jadi ini dalam rangka pengiritan. Justru untuk efisiensi, ke depan pemerintah daerah tidak akan melakukan pengadaan, tetapi yang ada adalah sewa,” pungkas Tri. (cr-3)


Berita Terkait


News Update