Dalam uraian tuntutannya, JPU menilai keempat terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan importasi gula yang semula ditujukan untuk kepentingan stabilisasi harga dan ketersediaan stok nasional.
Perbuatan tersebut, menurut JPU, justru menimbulkan kerugian keuangan negara serta menimbulkan ketidakpastian dalam tata kelola impor bahan pangan strategis.
“Para terdakwa terbukti memperkaya diri sendiri maupun pihak lain dengan melanggar ketentuan hukum dalam pelaksanaan kegiatan importasi gula tahun 2015-2016,” tuturnya.
Baca Juga: Mangkir Dalam Pemeriksaan, Kejagung Jemput Paksa Tersangka Impor Gula ke Pangkalan Bun
Selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa dan tim penasihat hukumnya untuk menyampaikan pembelaan atau pledoi pada sidang berikutnya.
“Majelis memberikan waktu kepada para terdakwa untuk menyusun dan menyampaikan pembelaan atas tuntutan yang telah dibacakan,” ujar ketua majelis hakim Denie Arsan.
Salah seorang kuasa hukum terdakwa, Handika Honggowongso menilai terlalu berat. Kliennya disebut melaksanakan penugasan dari pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas pangan nasional.
Ia mengatakan, para pelaku usaha swasta merasa enggan kembali terlibat dalam program serupa setelah kasus ini.
Baca Juga: Menko Pangan Zulhas Sesumbar Akan Stop Impor Gula 2025
“Swasta sudah kapok,” tutur Handika kepada wartawan seusai sidang.
Menurutnya, para pelaku usaha merasa telah menjalankan perintah negara, teapi harus menghadapi tuntutan pidana. Handika menganggap, hal tersebut bisa menimbulkan dampak psikologis bagi dunia usaha, terutama delapan perusahaan swasta yang pernah terlibat dalam penugasan serupa.
“Melaksanakan tugas pemerintah malah dituntut empat tahun penjara. Kami sudah tidak mau lagi ikut penugasan seperti ini, juga delapan perusahaan swasta sudah kapok. Tidak mau lagi kerja sama dengan pemerintah dalam program penugasan seperti ini,” kata dia. (sor)
