"Dan saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, KJP, yang dibagi 707.513 siswa tidak boleh diotak-atik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagikan untuk 16.979. Yang lain-lain tentunya akan ada refocusing, efisiensi, dan juga realokasi," ungkap Pramono.
Baca Juga: Gelontorkan Rp4,13 Milliar, Pramono Putihkan 1.238 Ijazah Siswa Jakarta
Bahkan, dikatakan Pramono, dirinya akan mengawasi langsung penggunaan dana yang dilakukan anak buahnya untuk program, usai pemangkasan DBH tersebut.
"Jadi era menggunakan dana besar yang tanpa pengawalan ketat sudah lewat. Sekarang pasti akan kami kawal secara khusus," kata Pramono.
Di sisi lain, Pramono menyebut bahwa pemangkasan DBH bukan hanya dialami Jakarta, juga daerah lain. Namun, pemotongan DBH Jakarta yang terbesar.
"Memang pemotongan Jakarta paling besar. Ini menjadi tantangan bagi saya dan Pak Wagub untuk bisa menyelesaikan tetap target kami dengan baik," ucapnya.
Sebagai informasi, di Jakarta, pemerintah pusat memotong dana transfer hingga Rp15 triliun. Angka ini lebih besar dibandingkan daerah lain, seperti Jawa Barat sebesar Rp2,45 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp2,81 triliun. (cr-4)
