KUNINGAN, POSKOTA.CO.ID - Kejati DKI Jakarta resmi menaikkan status penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke tahap penyidikan.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jakarta, Haryoko Ari Prabowo, menyampaikan bahwa tim penyidik telah memeriksa puluhan saksi, baik dari internal LPEI maupun pihak eksternal.
Dari hasil pemeriksaan awal tersebut, ditemukan dugaan kuat adanya penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit kepada dua perusahaan swasta, yakni PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit.
Baca Juga: BMKG: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Diguyur Hujan Petir Hari Ini
"Memang benar perkara dugaan korupsi di LPEI ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan," ujar Prabowo kepada awak media, Kamis, 2 Oktober 2025.
Menurut Prabowo, kasus ini bermula saat LPEI memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Tebo Indah senilai Rp900 miliar dan PT Pratama Agro Sawit sebesar Rp500 miliar dalam periode 2016 hingga 2019.
Namun, pada 2020, kedua fasilitas kredit tersebut masuk dalam kategori kredit macet (non-performing loan/NPL) dengan total tunggakan mencapai sekitar Rp800 miliar.
Prabowo menjelaskan bahwa berdasarkan temuan awal, LPEI diduga tidak melakukan verifikasi dan konfirmasi secara memadai terhadap aset yang dijadikan agunan oleh kedua perusahaan tersebut, termasuk lahan perkebunan sawit.
"Diduga ada kelalaian atau bahkan pembiaran dalam proses verifikasi aset jaminan, yang memunculkan indikasi tindak pidana korupsi," ungkapnya.
Saat ini, lanjut Prabowo, pihaknya juga tengah bersiap untuk menghitung potensi kerugian negara yang ditimbulkan dari pemberian kredit tersebut.
