Lebih lanjut, Ombudsman mendorong keterlibatan penuh BPOM dalam pengawasan keamanan pangan dan distribusi, pembangunan dashboard digital untuk pemantauan real-time mutu bahan, distribusi serta penggunaan anggaran dan jaminan perlindungan serta kompensasi bagi guru yang dilibatkan dalam proses distribusi.
“Bagi SPPG yang telah menimbulkan insiden kesehatan harus dihentikan untuk dievaluasi. SPPG yang berjalan normal tetap dipantau dan dipastikan tidak terjadi insiden kesehatan di kemudian hari. Bagi yang belum beroperasi harus memenuhi sertifikasi keamanan pangan dan semua SOP dilakukan menuju zero incident,” ujar Yeka.
