"Ini bukan masalah kita tidak bisa membangun, tapi karena Pertamina malas-malasan saja," ungkapnya.
Beban Berat APBN
Keterlambatan pembangunan kilang berdampak langsung pada keuangan negara.
Selama ini, kebutuhan BBM yang tidak bisa dipenuhi dalam negeri ditutupi lewat impor, terutama dari Singapura.
Baca Juga: Harga Terbaru BBM Pertamina Per 1 Oktober 2025 di Jakarta, Cek Daftar Rinciannya
Kondisi ini membuat beban subsidi dan kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin besar.
Pada APBN 2025, pemerintah menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp498,8 triliun. Hingga Agustus, realisasinya telah mencapai Rp218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari total pagu anggaran.
Purbaya mencontohkan, harga keekonomian solar mencapai Rp11.950 per liter. Namun masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter karena pemerintah menanggung subsidi Rp5.150 per liter atau setara 43 persen dari harga normal.
Begitu pula dengan Pertalite yang mendapat subsidi Rp1.700 per liter, sehingga harga di pasaran menjadi Rp10.000.
Sementara untuk LPG 3 kg, pemerintah menanggung subsidi hingga Rp30.000 per tabung. Artinya, masyarakat hanya membayar Rp12.750 dari harga normal Rp42.750 per tabung.
"Ini bentuk keberpihakan fiskal yang terus kita evaluasi agar lebih tepat sasaran," jelas Purbaya.
DPR Diminta Ikut Mengawasi
Melihat kondisi ini, Purbaya meminta DPR RI turut mengawasi jalannya program pembangunan kilang baru oleh Pertamina.
Menurutnya semakin lama pembangunan ditunda, semakin besar kerugian negara akibat impor BBM.
