PURWAKARTA, POSKOTA.CO.ID - PDI Perjuangan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat yang 'dikebiri' oleh kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
"Kami hanya ingin meluruskan bahwa komunikasi sosial yang dibangun Gubernur, kurang baik," kata Pipik Taufik Ismail, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDIP di hadapan ratusan kader PDIP Purwakarta di Kantor DPC PDI Perjuangan Purwakarta, Sabtu 27 September 2025.
Pipik mencontohkan, komunikasi sosial yang kurang baik KDM soal klaim menggratiskan iuran BPJS untuk masyarakat Jawa Barat.
"Program itu sudah berjalan bahwa 40 persen iuran BPJS masyarakat menjadi tanggungan Pemprov Jabar," jelas Pipik yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Karawang.
Diakuinya, karena kerap berseberangan dengan kebijakan Gubernur KDM, partainya menuai kritikan dan dihujat diduga oleh buzzer.
Baca Juga: Siapa Adhel Setiawan? Sosok Wali Murid yang Gugat Dedi Mulyadi Soal Program Barak Militer
"Tapi kami yakin apa yang diperjuangkan mendapat dukungan dari masyarakat. Kalangan akademisi mulai sadar kenapa kami sering walk out atau bahkan dibilang oposisi karena kebijakan Gubernur kurang baik," ujar dia.
Dia ingin sikap keras tersebut juga diikuti oleh seluruh anggota fraksi di DPRD Kabupaten Purwakarta.
"Kami sangat keras soal penghapusan bantuan hibah pondok pesantren. Kami bukan partai agama tapi kami melihat ada ketidakadilan dalam pembredelan bantuan hibah hanya karena ada dua kabupaten mendapat bantuan hibah puluhan miliar," ungkapnya.
Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Purwakarta Entis Sutisna menegaskan pihaknya juga telah menginstruksikan seluruh anggota fraksinya agar bersikap kritis terhadap kebijakan Bupati Purwakarta tidak berpihak ke rakyat.
"Sesuai arahan DPP PDI Perjuangan kami diminta agar mengkritisinya memakai data dan fakta yang akurat dan tidak fitnah," kata Entis yang juga Wakil Ketua DPRD Purwakarta.
