POSKOTA.CO.ID - Teka-teki soal sosok perempuan yang terekam bersama anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, dalam video viral berjudul “kita rampok uang negara” akhirnya terungkap.
Badan Kehormatan (BK) DPRD memastikan bahwa perempuan tersebut berinisial FT atau Fadilah, dan bukan istri sah dari politisi muda Fraksi PDI Perjuangan tersebut. Video itu sendiri diduga direkam FT di dalam sebuah mobil SUV.
Dalam keterangannya ke BK, Wahyudin menyebut FT sedang hamil anaknya dan meminta dinikahi. Karena permintaan itu ditolak, diduga FT yang kemudian menyebarkan rekaman tersebut.
“Perempuan itu berinisial FT,” jelas Wakil Ketua BK DPRD Gorontalo, Umar Karim, dalam konferensi pers, Jumat, 19 September malam. BK juga berencana memanggil FT untuk dimintai keterangan terkait video maupun hubungannya dengan Wahyudin.
Baca Juga: Sosok Inisial FT Siapa? Diduga Wanita Selingkuhan Anggota DPRD Goronalo Wahyudin Moridu
Alasan Mabuk saat Ucapkan Kalimat Kontroversial
Wahyudin mengaku video tersebut direkam Juni 2025, saat dirinya dalam kondisi mabuk ketika perjalanan dinas menuju Makassar. Ia berdalih tidak sadar tengah direkam saat melontarkan pernyataan tentang merampok uang negara.
Meski sudah mengakui perbuatannya, BK DPRD memastikan proses hukum dan sidang kode etik tetap berjalan. Ketua BK DPRD, Fikram Salilama, menegaskan sidang etik akan digelar pekan depan, sementara dugaan kejanggalan perjalanan dinas Wahyudin juga akan ditelusuri.
Karier Politik Terancam
Wahyudin, 29 tahun, merupakan anggota DPRD termuda periode 2024–2029 yang lolos lewat PSU dari Dapil Gorontalo 6. Ia adalah putra mantan Bupati Boalemo, Darwis Moridu, dan ibunya, Rensi Makuta, juga politikus DPRD Boalemo tiga periode.
Namun, skandal video itu mengguncang karier politiknya. Selain diperiksa BK, PDI Perjuangan telah resmi memecat Wahyudin.
“Komite Etik dan Disiplin telah merekomendasikan pemecatan, dan DPP sudah mengeluarkan surat resmi. Segera dilakukan PAW,” ujar Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, Sabtu, 20 September 2025.
Menurut Komarudin, langkah ini adalah bentuk ketegasan partai dalam menjaga disiplin, etika, dan marwah organisasi.
