Resmi! Menpan RB Tetapkan Gaji PPPK Paruh Waktu di Jawa Tengah, Rata-Rata Rp2 Juta per Bulan

POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Indonesia terus berupaya menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang jumlahnya cukup besar di berbagai instansi. Salah satu langkah terbaru adalah dengan mengangkat honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi tenaga honorer yang selama bertahun-tahun belum mendapatkan kepastian status kepegawaian.

Skema PPPK Paruh Waktu mulai diterapkan secara bertahap di sejumlah daerah, termasuk Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki jumlah tenaga honorer cukup tinggi.

Latar Belakang Penataan Honorer

Keberadaan tenaga honorer sudah lama menjadi polemik dalam tata kelola aparatur sipil negara (ASN). Banyak honorer yang telah mengabdi puluhan tahun namun tidak memiliki kepastian status.

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) kemudian mengambil langkah strategis dengan menghapus status honorer secara bertahap dan memberikan opsi pengangkatan menjadi PPPK.

Bagi honorer yang tidak lolos seleksi CPNS 2024 maupun tidak mendapatkan formasi dalam seleksi PPPK 2024, pemerintah memberikan jalan tengah berupa pengangkatan sebagai PPPK Paruh Waktu. Skema ini dinilai lebih adil karena tetap memberikan kesempatan kerja dengan status yang lebih jelas dibandingkan honorer murni.

Mekanisme Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

Menurut regulasi yang ditetapkan Menpan RB, honorer yang dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu adalah mereka yang:

Tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pernah mengikuti seleksi CPNS 2024 namun tidak lulus.
Telah melalui tahapan seleksi PPPK 2024 namun tidak mendapatkan formasi.

Honorer yang memenuhi kriteria tersebut akan ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan Nomor Induk PPPK (NIPPPK). Dengan demikian, status mereka berubah dari tenaga kerja tanpa kejelasan hukum menjadi pegawai kontrak resmi yang diakui dalam sistem ASN.

Perjanjian Kerja Tahunan

Salah satu ciri utama PPPK adalah mekanisme perjanjian kerja. Pada skema paruh waktu, kontrak kerja ditetapkan dengan masa berlaku satu tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dan kinerja pegawai.

Isi kontrak mencakup:

Penempatan dan jabatan fungsional.
Tugas pokok dan kewajiban.
Hak atas gaji dan tunjangan.
Mekanisme evaluasi kinerja.
Ketentuan perpanjangan atau pemutusan kontrak.

Dengan perjanjian yang jelas, tenaga PPPK Paruh Waktu memiliki perlindungan hukum lebih baik dibanding status honorer yang sebelumnya rentan diberhentikan tanpa kepastian.

Hak dan Kewajiban PPPK Paruh Waktu

Hak Pegawai

Mendapatkan gaji sesuai standar upah minimum.
Memperoleh identitas resmi sebagai ASN kontrak.
Mendapat perlindungan hukum atas hubungan kerja.
Memiliki peluang perpanjangan kontrak atau kenaikan status menjadi PPPK penuh.

Kewajiban Pegawai

Melaksanakan tugas jabatan sesuai perjanjian kerja.
Mematuhi aturan disiplin ASN.
Menjaga integritas dan profesionalitas dalam bekerja.
Bersedia ditempatkan sesuai kebutuhan instansi.

Upah PPPK Paruh Waktu di Jawa Tengah

Besaran gaji PPPK Paruh Waktu ditentukan berdasarkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Hal ini memastikan adanya kesetaraan antara tenaga kerja di sektor formal dengan PPPK.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024, berikut rincian upah PPPK Paruh Waktu:

Kabupaten Cilacap: Rp2.640.248
Kabupaten Banyumas: Rp2.338.410
Kabupaten Purbalingga: Rp2.338.283
Kabupaten Banjarnegara: Rp2.170.475
Kabupaten Kebumen: Rp2.259.873
Kabupaten Purworejo: Rp2.265.937
Kabupaten Wonosobo: Rp2.299.521
Kabupaten Magelang: Rp2.467.488
Kabupaten Boyolali: Rp2.396.598
Kabupaten Klaten: Rp2.389.872
Kabupaten Sukoharjo: Rp2.359.488
Kabupaten Wonogiri: Rp2.180.587
Kabupaten Karanganyar: Rp2.431.110
Kabupaten Sragen: Rp2.182.200
Kabupaten Grobogan: Rp2.254.090
Kabupaten Blora: Rp2.238.430
Kabupaten Rembang: Rp2.236.168
Kabupaten Pati: Rp2.332.350
Kabupaten Kudus: Rp2.680.485
Kabupaten Jepara: Rp2.610.224
Kabupaten Demak: Rp2.940.716
Kabupaten Semarang: Rp2.750.136
Kabupaten Temanggung: Rp2.246.850
Kabupaten Kendal: Rp2.783.455
Kabupaten Batang: Rp2.534.383
Kabupaten Pekalongan: Rp2.486.653
Kabupaten Pemalang: Rp2.296.140
Kabupaten Tegal: Rp2.333.586
Kabupaten Brebes: Rp2.239.801
Kota Magelang: Rp2.281.230
Kota Surakarta: Rp2.416.560
Kota Salatiga: Rp2.533.583
Kota Semarang: Rp3.454.827
Kota Pekalongan: Rp2.545.138
Kota Tegal: Rp2.376.683

Rata-rata upah PPPK Paruh Waktu di Jawa Tengah berkisar Rp2,3 juta hingga Rp2,6 juta, dengan Kota Semarang menjadi daerah dengan upah tertinggi mencapai Rp3,45 juta.

Dampak Kebijakan PPPK Paruh Waktu

Bagi Pemerintah:
- Mengurangi jumlah tenaga honorer.
- Memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan ASN.
- Menjaga efisiensi anggaran dengan skema kontrak tahunan.
Bagi Tenaga Honorer:
- Mendapat status resmi dan perlindungan hukum.
- Penerimaan gaji sesuai UMK.
- Peluang pengembangan karier lebih jelas.
Bagi Masyarakat:
- Peningkatan kualitas layanan publik.
- Adanya motivasi baru bagi pegawai yang sebelumnya berstatus honorer.

Perbedaan PPPK Paruh Waktu dan PPPK Penuh

Tantangan Implementasi

Meski kebijakan ini dianggap solusi, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan:

Potensi ketidakpuasan honorer yang berharap diangkat PPPK penuh.
Perbedaan besar upah antar daerah menimbulkan ketimpangan.
Perlunya sistem evaluasi kinerja yang transparan.
Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam menanggung beban gaji.

Kebijakan pengangkatan PPPK Paruh Waktu merupakan langkah progresif pemerintah dalam menata tenaga honorer. Dengan regulasi yang jelas, tenaga honorer kini memiliki kepastian status, hak hukum, serta upah sesuai standar minimum.

Provinsi Jawa Tengah menjadi contoh penerapan dengan rincian upah yang transparan di setiap kabupaten/kota. Meski masih ada tantangan dalam implementasi, kebijakan ini diharapkan menjadi jembatan menuju sistem kepegawaian yang lebih adil, efisien, dan berorientasi pada kualitas layanan publik.