POSKOTA.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto meninjau wilayah terdampak banjir di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Sabtu, 13 September 2025.
Dilansir Poskota melalui situs resmi presiden.go.id, kehadiran Kepala Negara menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, sekaligus memastikan instruksi yang diberikan kepada jajaran terkait sesaat setelah kejadian terlaksana.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah memberikan respons cepat terhadap musibah yang melanda sejumlah wilayah Bali.
Baca Juga: Daftar Lima Menteri Baru Prabowo Subianto, Sri Mulyani dan Budi Arie Lengser
Melalui sambungan telepon pada Rabu, 10 September 2025, Kepala Negara secara langsung menginstruksikan instansi terkait untuk bergerak cepat ke lokasi bencana dan menekankan agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Titik yang ditinjau oleh Presiden yakni pemukiman warga di gang Gajahmada IV, Banjar Gerenceng.
Di titik ini, Presiden melihat secara langsung kondisi perumahan yang mengalami kerusakan akibat terjangan banjir.
Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Umumkan DPR Akan Cabut Tunjangan dan Moratorium Kunker ke Luar Negeri
Dengan melewati gang-gang sempit yang masih dipenuhi lumpur, Presiden beberapa kali berhenti untuk menyapa dan berbincang dengan warga terdampak mengenai kondisi keluarga serta rumah mereka saat banjir melanda.
Warga pun menyampaikan secara langsung pengalaman mereka ketika air sungai meluap hingga masuk ke permukiman.
Dalam kunjungan ini, Presiden menegaskan bahwa langkah-langkah darurat telah dijalankan dengan baik, termasuk pendistribusian bantuan yang harus merata menjangkau seluruh korban.
Baca Juga: Prabowo Subianto Perintahkan Usut Tuntas Kasus Mobil Rantis Lindas Ojol
Selain itu, pemerintah juga menekankan komitmen terhadap penanganan jangka panjang guna meminimalisir risiko terjadinya bencana serupa di masa depan.
Kepala Negara menekankan agar seluruh proses penanganan bencana dilakukan secara cepat, tepat, dan menyeluruh.
Kunjungan Presiden di lokasi banjir menunjukkan keseriusan pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian terkait untuk menangani bencana dengan mengutamakan keselamatan masyarakat.
