POSKOTA.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan bahwa DPR RI akan mengoreksi kebijakan terkait dengan tunjangan yang belakangan diprotes masyarakat.
Hal ini diumumkan dalam siaran langsung pers Kepresidenan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu 31 Agustus 2025.
Beberapa hari terakhir memang terjadi gelombang demonstrasi massa yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia buntut dari kenaikan tunjangan DPR.
Hari ini, Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melaksanakan rapat tertutup di Istana Kepresidenan bersama dengan para ketua umum Partai Politik, ketua DPR, MPR, dan DPD.
Baca Juga: Ijazah SMP Ahmad Sahroni Bocor, Nilai Mayoritas 6 Jadi Sorotan Netizen
Rapat tersebut membahas terkait dengan dinamika perkembangan yang terjadi, dimana gelombang demonstrasi sangat masif dilakukan.
Hasil dari rapat ini DPR akan mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengoreksi beberapa kebijakan, khususnya terkait dengan tunjangan yang diterima.
"Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan yang keliru," ujar Presiden Prabowo Subianto.
Bukan hanya tunjangan yang dikoreksi, Presiden Prabowo didampingi para ketua umum partai politik hari ini juga memastikan segera mengoreksi moretorium kunjungan kerja ke luar negeri para anggota.
Baca Juga: Bella Shofie Umumkan Mundur dari DPRD Kabupaten Buru, Ini Alasannya
"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moretorium kunjungan kerja ke luar negeri," lanjut Prabowo.
