POSKOTA.CO.ID - Sejumlah aksi demo dijadalkan akan kembali digelar di Jakarta hari ini, 5 September 2025.
Tenggat waktu 17+8 Tuntutan Rakyat, yang disuarakan oleh berbagai kelompok masyarakat, influencer, dan tokoh publik sendiri turut menjadi perhatian.
Di mana, mandat 17+8 Tuntutan Rakyat yang diserukan itu memiliki deadline hingga 5 September 2025.
Tuntutan tersebut terbagi menjadi dua kategori yakni jangka panjang dan jangka pendek.
Pertama, tuntutan jangka panjang yang diarahkan untuk diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun ke depan.
Kedua, tuntutan jangka pendek yang wajib diselesaikan segera hingga tanggal 5 September 2025.
Lantas, di mana saja titik aksi demonstrasi yang akan diselenggarakan hari ini? Simak selengkapnya.
Baca Juga: Mahasiswa BEM SI Demo di Depan Gedung DPR
Titik Lokasi Demo di Jakarta Hari Ini
Demo hari ini sendiri diprediksi akan berlangsung di sejumlah titik strategis di Jakarta, mulai dari kawasan DPR RI, Senayan, hingga area publik seperti Monumen Nasional (Monas).
Kelompok massa Gerakan Masyarakat Elang Khatulistiwa Nusantara dijadwalkan memulai demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, sekitar pukul 08.30 WIB.
Massa membawa sejumlah tuntutan, antara lain yakni audit anggaran DPR dan belanja negara secara transparan.
Kemudian, memprioritaskan legislasi pro-rakyat, pembentukan panitia khusus anti-mafia korupsi, penegakan kode etik DPR, dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Kemudian, pada pukul 11.00 WIB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), aliansi serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil, akan menggelar aksi demonstrasi di Selang Selatan Monas.
Menurut pihak kepolisian, jumlah massa diperkirakan mencapai 1.000 orang.
Gebrak menyuarakan beberapa tuntutan utama, di antaranya penghentian represivitas dan kriminalisasi demonstran, penurunan tarif pajak, dan penyesuaian tarif dasar listrik, air, tol, dan sembako.
Baca Juga: Demo Jakarta Hari Ini 3 September 2025 Digelar di Mana Saja? Cek Titik dan Waktunya
Isi 17+8 Tuntutan Rakyat
Berikut adalah tuntutan dengan deadline 1 pekan yaitu hari ini pada 5 September 2025.
1. Tugas Presiden Prabowo
- Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
- Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
2. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat
- Bekukan kenaikan gaji/ tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun)
- Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)
- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK)
3. Tugas Ketua Umum Partai Politik
- Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
4. Tugas Kepolisian Republik Indonesia
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
- Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia
- Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM
5. Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)
- Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil
- Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
6. Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
- Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia
- Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing
Tuntutan Dalam 1 Tahun
Kemudian, untuk tuntutan jangka panjang dalam waktu tenggat 1 tahun, yaitu 31 Agustus 2026, berikut adalah rincian selengkapnya.
1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
- Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
- Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
- Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
- DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
- DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
- Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
- DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan
- Tinjau serius kebijakan PSN dan prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Évaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN