POSKOTA.CO.ID - Dunia maya Indonesia digemparkan oleh keputusan mendadak yang berlaku sejak Sabtu malam, 30 Agustus 2025. Fitur siaran langsung atau TikTok Live, yang selama ini menjadi denyut nadi interaksi dan transaksi di platform tersebut, tiba-tiba tidak dapat diakses oleh seluruh pengguna di Tanah Air.
Langkah penangguhan ini secara resmi dikonfirmasi oleh ByteDance, sang induk perusahaan TikTok, sebagai respons atas situasi negara yang sedang memanas.
Keputusan ini datang menyusul meningkatnya eskalasi kerusuhan dalam aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai kota.
Dalam pernyataan resminya pada Minggu, 31 Agustus 2025, juru bicara TikTok menjelaskan bahwa langkah ini diambil secara sukarela untuk menjaga platform tetap aman dan kondusif.
Baca Juga: Euforia Berujung Petaka: Eko Patrio dan Uya Kuya Dipecat PAN Usai Rumah Dijarah Massa
“Sehubungan dengan meningkatnya kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Indonesia, kami mengambil langkah pengamanan tambahan agar TikTok tetap menjadi ruang yang aman dan beradab,” jelas pihak TikTok.
Langkah tersebut menuai beragam reaksi dari publik. Di satu sisi, banyak yang memahami urgensi menjaga keamanan nasional dan mencegah provokasi.
Namun di sisi lain, kebijakan ini langsung berimbas pada ranah ekonomi digital dan kebebasan berekspresi, memicu debat sengit tentang batasan tanggung jawab sebuah platform media sosial dalam situasi darurat nasional.
Alasan Kebijakan: Meredam Provokasi di Tengah Kerusuhan
Kebijakan ini tidak lahir dari ruang hampa. Pemerintah Indonesia, melalui Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Angga Raka Prabowo, telah lebih dulu menyoroti potensi bahaya siaran langsung.
Pada 27 Agustus 2025, Angga menegaskan, “Platform mestinya mampu menyaring konten Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK), termasuk yang diproduksi dengan teknologi AI.”
Eskalasi kerusuhan akhir pekan lalu, yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan sejumlah gedung DPRD serta kantor polisi, menjadi pemicu akhir.
Pemerintah, yang telah mengerahkan TNI-Polri, juga mencari solusi di ruang digital. Mendesak TikTok untuk menonaktifkan fitur Live dinilai sebagai langkah strategis untuk memutus rantai penyebaran konten yang dapat memprovokasi massa dan memperburuk situasi.
Dampak Berlapis: Ekonomi Digital Terpukul, Kebebasan Berekspresi Dikritik
Keputusan ini menuai respons beragam dan meninggalkan dampak yang kompleks.
- Pukulan Bagi UMKM dan Ekosistem Kreator:
Fakta bahwa fitur Live TikTok menjadi nadi ekonomi digital Indonesia tidak terbantahkan. Data Statista mencatat 4 dari 10 konsumen di Indonesia telah berbelanja via live shopping, dengan pertumbuhan mencapai 30 persen.
Nailul Huda, Direktur Eksekutif Celios, memperingatkan potensi penurunan omset UMKM hingga 40% jika fitur ini ditutup terlalu lama. “Penutupan Live TikTok bukan hanya soal ekonomi, tapi juga pembatasan informasi yang merupakan hak asasi manusia,” ungkapnya.
Ribuan kreator dan pelaku UMKM yang menggantungkan hidup pada fitur ini kini harus mencari alternatif dengan ketidakpastian yang besar.
- Debat Kebebasan Berekspresi:
Di sisi lain, langkah ini dinilai sebagai bentuk pembatasan kebebasan berekspresi. Alia Yovira Karunian, Peneliti PurpleCode Collective, menilai keputusan menutup fitur secara keseluruhan justru keliru.
“Keputusan ini bisa menciptakan iklim ketakutan di masyarakat, padahal publik membutuhkan informasi yang transparan,” tegas Alia.
Menurutnya, mekanisme yang lebih tepat adalah dengan memperkuat analisis dan moderasi konten per konten, bukan dengan mematikan akses secara massal.
Baca Juga: 11 Tuntutan Mahasiswa dalam Aksi Demo Indonesia Cemas 2 September 2025
Pertanyaan Besar: Sampai Kapan?
Pertanyaan yang paling mengemuka dari seluruh kalangan adalah: sampai kapan fitur Live TikTok akan ditangguhkan?
Sayangnya, jawaban pasti belum bisa diberikan. TikTok hanya menyatakan bahwa penghentian ini bersifat sementara dan akan berlangsung “selama beberapa hari ke depan”.
Bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, mengaku tidak mengetahui detail waktu penutupan. “Itu keputusan internal TikTok, bukan pemerintah. Kami justru berharap penghentian tidak berlangsung lama, agar UMKM bisa kembali berjualan dengan normal,” ujarnya.
Pemerintah berharap fitur Live dapat segera diaktifkan kembali setelah kondisi sosial dinilai telah benar-benar kondusif.
Sementara itu, TikTok menegaskan komitmennya untuk terus menghapus konten-konten yang melanggar Panduan Komunitas, terutama yang mengandung kekerasan, ujaran kebencian, dan disinformasi.
Kebijakan ini menjadi cermin dari dilema besar di era digital: menyeimbangkan antara keamanan nasional dan stabilitas sosial dengan kebebasan berekspresi dan kegiatan ekonomi digital.
Nasib jutaan pengguna, kreator, dan pelaku UMKM kini bergantung pada bagaimana situasi berkembang dan keputusan yang akan diambil oleh TikTok dan pemerintah ke depannya.