.jpeg)
Pernyataan ini memantik kemarahan publik, terutama karena disampaikan oleh seorang politisi yang hampir tiga periode digaji oleh uang rakyat.
Kemarahan itu kemudian berubah menjadi aksi unjuk rasa besar-besaran di kompleks DPR RI yang dimulai sejak Senin, 25 Agustus, yang berujung pada kericuhan.
Di tengah tensi yang tinggi, Sahroni kembali membuat pernyataan berapi-api melalui pesan suara pada Selasa, 26 Agustus, Kali ini, ia menyatakan dukungan penuh terhadap aparat kepolisian untuk menangkap para pengunjuk rasa yang anarkis, meskipun masih di bawah umur.
"Saya dukung Polda Metro menangkap mereka-mereka yang anarkis, sekalipun di bawah umur. Itu bayangin, di bawah umur aja begitu brengseknya bersikap. Ini enggak bisa dibiarkan. Saya dukung Kapolda Metro dan jajaran menangkap mereka-mereka yang anarkis," tegasnya.
Pernyataan ini semakin memperumit situasi dan menempatkan Fraksi NasDem, khususnya di Komisi III yang membidangi urusan hukum dan keamanan dengan mitra utama Kepolisian RI, dalam posisi yang sulit.
Baca Juga: Nasib Ahmad Sahroni, dari Bilang Pendemo 'Tolol' Kini Dicopot sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Tekanan Publik atau Rotasi Biasa?
Pergantian jabatan ini terjadi dalam waktu yang sangat berdekatan dengan kontroversi dan unjuk rasa, sehingga sulit dihindari kesan bahwa ini adalah bentuk respons partai terhadap tekanan publik yang masif.
Meski NasDem bersikukuh menyebutnya sebagai rotasi biasa, timing yang tepat setelah dua pernyataan kontroversial Sahroni mengundang tanya banyak pihak.
Apakah ini langkah NasDem untuk meredam krisis dan melindungi elektabilitas partai? Atau benar-benar sekadar rotasi internal yang sudah direncanakan?
Untuk saat ini, jawaban resmi partai tetap pada narasi "penyegaran rutin". Namun, di luar dinding Senayan, opini publik mungkin akan membaca keputusan ini dengan kacamata yang berbeda.
NasDem dihadapkan pada pilihan antara menjaga citra partai di mata koalisi pemerintah atau mempertahankan kadernya di tengah gelombang ketidakpuasan rakyat.
